Buruh Beri Nilai 5 untuk Setahun Jokowi-JK
Kamis, 22 Oktober 2015 - 11:07 WIB
Buruh Beri Nilai 5 untuk Setahun Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap memasuki usia satu tahun. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai bahwa Jokowi-JK gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan, buruh Indonesia memberikan nilai 5 (grade 0-10) atau tidak lulus kepada pemerintahan Jokowi JK. Di samping gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat dan buruh, angka kemiskinan dalam enam bulan bertambah 860 ribu jiwa.
"Angka pengangguran bertambah, dengan ratusan ribu buruh yang terkena PHK dan melambatnya pertumbuhan ekonomi," kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Said menyebutkan, indikator kegagalan pemerintahan Jokowi-JK dalam perburuhan antara lain, menurunnya daya beli buruh sebesar 30% akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun lalu. Selain itu, ratusan ribu buruh terkena PHK imbas dari ambruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).
"Pekerja asing unskill worker masif masuk Indonesia, PP jaminan pensiun yang irasional kalau buruh pensiun 15 tahun lagi dapat pensiun Rp300 ribu per bulan. PP JHT baru satu hari ditandatangani pun diubah," beber dia.
Ditambah lagi, sambung Said, pemerintah baru-baru ini menerapkan formulasi kenaikan upah buruh yang dinilai akan membuat buruh kembali menerima upah murah. Terlebih, penetapan formulasi upah buruh ini tidak dengan melibatkan dan bernegosiasi dengan pekerja itu sendiri.
"Pemerintah sekarang lebih kejam dari orde baru tentang upah, dan tunduk pada keserakahan dan kerakusan pengusaha yang sudah dapat paket ekonomi jilid I, II, dan III. Jokowi-JK gagal penuhi janji kampanyenya dan Nawacita jadi retorika," tandasnya.
Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan, buruh Indonesia memberikan nilai 5 (grade 0-10) atau tidak lulus kepada pemerintahan Jokowi JK. Di samping gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat dan buruh, angka kemiskinan dalam enam bulan bertambah 860 ribu jiwa.
"Angka pengangguran bertambah, dengan ratusan ribu buruh yang terkena PHK dan melambatnya pertumbuhan ekonomi," kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Said menyebutkan, indikator kegagalan pemerintahan Jokowi-JK dalam perburuhan antara lain, menurunnya daya beli buruh sebesar 30% akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun lalu. Selain itu, ratusan ribu buruh terkena PHK imbas dari ambruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).
"Pekerja asing unskill worker masif masuk Indonesia, PP jaminan pensiun yang irasional kalau buruh pensiun 15 tahun lagi dapat pensiun Rp300 ribu per bulan. PP JHT baru satu hari ditandatangani pun diubah," beber dia.
Ditambah lagi, sambung Said, pemerintah baru-baru ini menerapkan formulasi kenaikan upah buruh yang dinilai akan membuat buruh kembali menerima upah murah. Terlebih, penetapan formulasi upah buruh ini tidak dengan melibatkan dan bernegosiasi dengan pekerja itu sendiri.
"Pemerintah sekarang lebih kejam dari orde baru tentang upah, dan tunduk pada keserakahan dan kerakusan pengusaha yang sudah dapat paket ekonomi jilid I, II, dan III. Jokowi-JK gagal penuhi janji kampanyenya dan Nawacita jadi retorika," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
