BNI Perluas Penyaluran Kredit Kemaritiman
BNI Perluas Penyaluran Kredit Kemaritiman
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terus melakukan perluasan dan percepatan penyaluran kredit ke sektor kelautan dan perikanan dengan merealisasikan distribusi pinjaman melalui pola Kredit Kepada Lembaga Keuangan (KKLK).
Langkah ini sebagai salah satu upaya BNI mendukung Program Perberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha (PMPPU) yang terus didorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Direktur Bisnis Banking II BNI Sutanto mengatakan, ada dua perjanjian KKLK yang telah dilakukan. Pertama, KKLK melalui BPR Pesisir Akbar dengan total plafon sebesar Rp15 miliar. Kedua, KKLK melalui KUD Mina Samudera dengan total plafon sebesar Rp2 miliar.
"Upaya BNI untuk terus menyalurkan kredit di sektor kelautan dan perikanan ini selaras dengan Program Jaring (Jangkau, Sinergi dan Guideline) yang merupakan insiatif jangka pendek dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KKP," kata dia dalam rilisnya, Kamis (22/10/2015).
Menurutnya, program Jaring ini untuk meningkatkan peran serta sektor keuangan dalam mengakselerasi pertumbuhan sektor kemaritiman.
Hingga September 2015, total portofolio BNI di sektor kemaritiman (termasuk kelautan dan perikanan) mencapai lebih dari Rp9,7 triliun atau naik dari posisi akhir 2014 yang mencapai Rp8,7 triliun.
BNI memiliki beberapa contoh pembiayaan yang dapat dijadikan lesson learned, yaitu pembiayaan melalui Kampoeng BNI Kelautan, Pembiayaan SKC Tegal, Pembiayaan Kepada Komira (Operator SLIN), Pembiayaan Kepada KUD Mina Samudera Kabupaten Tangerang, dan Pembiayaan Kepada BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima.
Kampoeng BNI merupakan program perpaduan antara kredit komersial kepada perusahaan menengah sebagai offtaker/inti/pembina dengan nelayan binaannya melalui pemberian kredit usaha rakyat/kredit program kemitraan bina lingkungan.
"Dalam pengembangan Kampoeng BNI (KBNI) tersebut, BNI tidak hanya memberikan pembiayaan dan layanan perbankan, tapi juga secara berkelanjutan memberikan program-program capacity building bagi nelayan, meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan," jelas dia.
Langkah ini sebagai salah satu upaya BNI mendukung Program Perberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha (PMPPU) yang terus didorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Direktur Bisnis Banking II BNI Sutanto mengatakan, ada dua perjanjian KKLK yang telah dilakukan. Pertama, KKLK melalui BPR Pesisir Akbar dengan total plafon sebesar Rp15 miliar. Kedua, KKLK melalui KUD Mina Samudera dengan total plafon sebesar Rp2 miliar.
"Upaya BNI untuk terus menyalurkan kredit di sektor kelautan dan perikanan ini selaras dengan Program Jaring (Jangkau, Sinergi dan Guideline) yang merupakan insiatif jangka pendek dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KKP," kata dia dalam rilisnya, Kamis (22/10/2015).
Menurutnya, program Jaring ini untuk meningkatkan peran serta sektor keuangan dalam mengakselerasi pertumbuhan sektor kemaritiman.
Hingga September 2015, total portofolio BNI di sektor kemaritiman (termasuk kelautan dan perikanan) mencapai lebih dari Rp9,7 triliun atau naik dari posisi akhir 2014 yang mencapai Rp8,7 triliun.
BNI memiliki beberapa contoh pembiayaan yang dapat dijadikan lesson learned, yaitu pembiayaan melalui Kampoeng BNI Kelautan, Pembiayaan SKC Tegal, Pembiayaan Kepada Komira (Operator SLIN), Pembiayaan Kepada KUD Mina Samudera Kabupaten Tangerang, dan Pembiayaan Kepada BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima.
Kampoeng BNI merupakan program perpaduan antara kredit komersial kepada perusahaan menengah sebagai offtaker/inti/pembina dengan nelayan binaannya melalui pemberian kredit usaha rakyat/kredit program kemitraan bina lingkungan.
"Dalam pengembangan Kampoeng BNI (KBNI) tersebut, BNI tidak hanya memberikan pembiayaan dan layanan perbankan, tapi juga secara berkelanjutan memberikan program-program capacity building bagi nelayan, meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan," jelas dia.
(izz)
Explore More