Masyarakat Bawah Butuh Proteksi
Masyarakat Bawah Butuh Proteksi
A
A
A
JAKARTA - Menghadapi era pasar bebas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), masyarakat bawah di Tanah Air membutuhkan proteksi. Tanpa perlindungan, kesenjangan sosial akan semakin lebar.
Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, proteksi sangat dibutuhkan oleh masyarakat bawah dalam menghadapi MEA. Dia mencontohkan saat ini saja sudah bisa dirasakan bagaimana pusat perbelanjaan modern menggerus pasar-pasar tradisional.
“Kalau pemerintah bijaksana, dibuat zona-zona jangan memakan pasar masyarakat tradisional karena mereka belum mampu bersaing. Itu contoh,” ujar HT, saat jumpa pers jelang Deklarasi Partai Perindo, Maluku, Kamis (22/10).
Hal yang sama terjadi bila masyarakat dihadapkan langsung dengan pasar bebas MEA yang akan berlaku pada akhir tahun ini. Masyarakat bawah akan tergilas dengan pemilik modal yang jauh lebih besar, pesaing yang memiliki keterampilan dan pengalaman lebih.
Dia menegaskan seharusnya pemerintah memproteksi masyarakat bawah agar tidak langsung berhadapan dengan pasar bebas. Selain itu, pentingnya dorongan bagi masyarakat yang pertama adalah akses modal yang tak hanya murah tapi mudah dan merata.
Jika sulit mendapatkan akses maka masyarakat akan meminjam ke bank gelap atau rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Kedua, adalah pelatihan keterampilan agar lebih produktif dan mampu bersaing.
Masyarakat bawah seperti UMKM, petani, nelayan, buruh, pengangguran dan profesi lainnya yang berpenghasilan rendah harus didorong untuk bertumbuh lebih cepat dibanding menengah atas. Dengan begitu, kesenjangan akan menyempit dan penggerak ekonomi akan lebih banyak dari sebelumnya.
Dia mengilustrasikan sebuah mobil akan sulit diangkat oleh dua orang dewasa dan beberapa lagi anak-anak. Namun, bila yang mengangkat 20 orang dewasa maka akan mudah. Begitulah dia menggambarkan bila masyarakat bawah naik kelas menjadi menengah maka kekuatan mendorong ekonomi Indonesia untuk maju akan jauh lebih besar.
Hal ini, lanjut HT, sudah terjadi di China. Di mana negara tersebut mampu mendorong perekonomian masyarakat bawah. “Banyak kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah supaya mereka tumbuh lebih cepat,” jelasnya.
Hasilnya ekonomi China jauh melesat dengan pertumbuhan 9% per tahun. Sebaliknya yang terjadi di India yang menganut pasar bebas, pertumbuhan hanya terjadi di menengah ke atas dan kesenjangannya luar biasa.
HT menuturkan bila kembali kepada semangat berbangsa dan bernegara, sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, seharusnya Indonesia adil dan makmur. “Merdeka, bersatu, berdaulat, ketiga ini sudah kita miliki. Namun apakah Indonesia sudah adil dan makmur. Jadi selama 70 tahun merdeka kita belum memenuhi tujuan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
CEO MNC Group ini mengatakan untuk menjadi negara maju Indonesia harus melompat empat kali lipat dari saat ini. “Satu-satunya cara masyarakat menengah bawah ini harus naik kelas. Kalau mereka tidak naik kelas, jumlah pihak yang ikut membangun ekonomi nasional terbatas. Ya, yang menengah atas saja,” tandasnya.
(Erika Octaviana)
Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, proteksi sangat dibutuhkan oleh masyarakat bawah dalam menghadapi MEA. Dia mencontohkan saat ini saja sudah bisa dirasakan bagaimana pusat perbelanjaan modern menggerus pasar-pasar tradisional.
“Kalau pemerintah bijaksana, dibuat zona-zona jangan memakan pasar masyarakat tradisional karena mereka belum mampu bersaing. Itu contoh,” ujar HT, saat jumpa pers jelang Deklarasi Partai Perindo, Maluku, Kamis (22/10).
Hal yang sama terjadi bila masyarakat dihadapkan langsung dengan pasar bebas MEA yang akan berlaku pada akhir tahun ini. Masyarakat bawah akan tergilas dengan pemilik modal yang jauh lebih besar, pesaing yang memiliki keterampilan dan pengalaman lebih.
Dia menegaskan seharusnya pemerintah memproteksi masyarakat bawah agar tidak langsung berhadapan dengan pasar bebas. Selain itu, pentingnya dorongan bagi masyarakat yang pertama adalah akses modal yang tak hanya murah tapi mudah dan merata.
Jika sulit mendapatkan akses maka masyarakat akan meminjam ke bank gelap atau rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Kedua, adalah pelatihan keterampilan agar lebih produktif dan mampu bersaing.
Masyarakat bawah seperti UMKM, petani, nelayan, buruh, pengangguran dan profesi lainnya yang berpenghasilan rendah harus didorong untuk bertumbuh lebih cepat dibanding menengah atas. Dengan begitu, kesenjangan akan menyempit dan penggerak ekonomi akan lebih banyak dari sebelumnya.
Dia mengilustrasikan sebuah mobil akan sulit diangkat oleh dua orang dewasa dan beberapa lagi anak-anak. Namun, bila yang mengangkat 20 orang dewasa maka akan mudah. Begitulah dia menggambarkan bila masyarakat bawah naik kelas menjadi menengah maka kekuatan mendorong ekonomi Indonesia untuk maju akan jauh lebih besar.
Hal ini, lanjut HT, sudah terjadi di China. Di mana negara tersebut mampu mendorong perekonomian masyarakat bawah. “Banyak kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah supaya mereka tumbuh lebih cepat,” jelasnya.
Hasilnya ekonomi China jauh melesat dengan pertumbuhan 9% per tahun. Sebaliknya yang terjadi di India yang menganut pasar bebas, pertumbuhan hanya terjadi di menengah ke atas dan kesenjangannya luar biasa.
HT menuturkan bila kembali kepada semangat berbangsa dan bernegara, sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, seharusnya Indonesia adil dan makmur. “Merdeka, bersatu, berdaulat, ketiga ini sudah kita miliki. Namun apakah Indonesia sudah adil dan makmur. Jadi selama 70 tahun merdeka kita belum memenuhi tujuan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
CEO MNC Group ini mengatakan untuk menjadi negara maju Indonesia harus melompat empat kali lipat dari saat ini. “Satu-satunya cara masyarakat menengah bawah ini harus naik kelas. Kalau mereka tidak naik kelas, jumlah pihak yang ikut membangun ekonomi nasional terbatas. Ya, yang menengah atas saja,” tandasnya.
(Erika Octaviana)
(dmd)
Explore More