Insentif KEK Akan Masuk Paket Kebijakan VI
Selasa, 03 November 2015 - 13:14 WIB
Insentif KEK Akan Masuk Paket Kebijakan VI
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian hari ini menggelar rapat koordinasi (Rakor) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid VI yang rencananya akan dirilis pekan ini.
Menteri PPM/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengungkapkan, belum mengetahui secara pasti insentif apa saja yang akan diberikan pemerintah kali ini. Namun yang pasti mereka akan membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) KEK.
"Yang dibahas sistem penyediaan air minum (SPAM) soal RPP SPAM dan KEK. Jadi ini bagian dari paket ekonomi VI," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Sebelumnya, diberitakan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, ada beberapa tender sumber daya air (SDA) dan SPAM yang siap dilakukan. Untuk itu pemerintah tengah mempercepat pembahasan RPP SDA dan RPP SPAM.
"Ini RPP transisi sambil kami membuat UU SDA yang baru. Ini memang dipercepat karena mau ada SPAM di Semarang Barat, Lampung dan mungkin nanti Jawa Timur. Itu sudah siap tender, tinggal menunggu RPP," ungkapnya beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan, pemerintah memutuskan memberikan kesempatan kepada swasta, baik nasional maupun asing, dengan persyaratan tertentu untuk pengusahaan air.
Baca Juga:
Pemerintah Batal Umumkan Paket Kebijakan Jilid VI Hari Ini
Menteri PPM/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengungkapkan, belum mengetahui secara pasti insentif apa saja yang akan diberikan pemerintah kali ini. Namun yang pasti mereka akan membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) KEK.
"Yang dibahas sistem penyediaan air minum (SPAM) soal RPP SPAM dan KEK. Jadi ini bagian dari paket ekonomi VI," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Sebelumnya, diberitakan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, ada beberapa tender sumber daya air (SDA) dan SPAM yang siap dilakukan. Untuk itu pemerintah tengah mempercepat pembahasan RPP SDA dan RPP SPAM.
"Ini RPP transisi sambil kami membuat UU SDA yang baru. Ini memang dipercepat karena mau ada SPAM di Semarang Barat, Lampung dan mungkin nanti Jawa Timur. Itu sudah siap tender, tinggal menunggu RPP," ungkapnya beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan, pemerintah memutuskan memberikan kesempatan kepada swasta, baik nasional maupun asing, dengan persyaratan tertentu untuk pengusahaan air.
Baca Juga:
Pemerintah Batal Umumkan Paket Kebijakan Jilid VI Hari Ini
(izz)
Lihat Juga :
