Menkeu Akui APBN 2016 Belum Sempurna
Selasa, 03 November 2015 - 18:52 WIB
Menkeu Akui APBN 2016 Belum Sempurna
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui struktur APBN 2016 yang disahkan Jumat pekan lalu belum sempurna secara keseluruhan. Namun, dia tak menampik ada kemajuan dari APBN tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini diungkap Bambang karena ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan anggaran khususnya untuk sosial, kesehatan dan dana untuk kemajuan infrastruktur di daerah atau desa.
"Kalau perspektif saya soal APBN 2016, saya hanya bisa bilang belum sempurna. Tapi ini ada kemajuan dibanding yang lalu-lalu, karena dana untuk kesehatan kita naik, kemudian dana desa nambah, belanja infrastruktur terus didorong. Yang lain-lain juga nambah," katanya di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Menurutnya, pemerintah telah membantu rakyat miskin, sebanyak 6 juta orang dari sebelumnya 2,5 juta orang. Pihaknya juga mendorong subsidi agar tepat sasaran.
"Jadi, kalau APBN yang bagus ya fiskal space lebih besar maka saya harap tax amnesty jadi jalan keluar. Belanja besar dan terarah, kalau bisa lama-lama pembiayaan dikurangi. Utang dikurangi. Tapi kalau penerimaan belum bisa diandalkan. Sudah 10 tahun penerimaan pajak tidak sesuai target," jelas Bambang.
Bahkan, strategi front loading Indonesia dipuji banyak rating agency karena dinilai berhasil menemukan right moment. "Bayangkan kalau mengikuti pola biasa, kita terjebak di semester II yang marketnya volatile. Itu menolong di sisi cash flow penerimaan pajak yang kurang," pungkas Menkeu.
Hal ini diungkap Bambang karena ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan anggaran khususnya untuk sosial, kesehatan dan dana untuk kemajuan infrastruktur di daerah atau desa.
"Kalau perspektif saya soal APBN 2016, saya hanya bisa bilang belum sempurna. Tapi ini ada kemajuan dibanding yang lalu-lalu, karena dana untuk kesehatan kita naik, kemudian dana desa nambah, belanja infrastruktur terus didorong. Yang lain-lain juga nambah," katanya di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Menurutnya, pemerintah telah membantu rakyat miskin, sebanyak 6 juta orang dari sebelumnya 2,5 juta orang. Pihaknya juga mendorong subsidi agar tepat sasaran.
"Jadi, kalau APBN yang bagus ya fiskal space lebih besar maka saya harap tax amnesty jadi jalan keluar. Belanja besar dan terarah, kalau bisa lama-lama pembiayaan dikurangi. Utang dikurangi. Tapi kalau penerimaan belum bisa diandalkan. Sudah 10 tahun penerimaan pajak tidak sesuai target," jelas Bambang.
Bahkan, strategi front loading Indonesia dipuji banyak rating agency karena dinilai berhasil menemukan right moment. "Bayangkan kalau mengikuti pola biasa, kita terjebak di semester II yang marketnya volatile. Itu menolong di sisi cash flow penerimaan pajak yang kurang," pungkas Menkeu.
(izz)
Lihat Juga :
