Menaker: Buruh Harus Ubah Strategi Lawan Kapitalisme
Sabtu, 14 November 2015 - 08:27 WIB
Menaker: Buruh Harus Ubah Strategi Lawan Kapitalisme
A
A
A
JAKARTA - Sistem kapitalisme yang hendak dilawan gerakan buruh semakin canggih. Moda produksi yang dijalankan juga semakin rumit. Hal ini menuntut gerakan buruh untuk memperbaiki strategi dan taktiknya dalam melawan penetrasi sistem kapitalisme.
"Melawan sistem kapitalisme itu tidak bisa dengan modal jargon belaka. Harus ada reorientasi strategi dan taktik gerakan yang lebih canggih, setidaknya mengiringi kecanggihan sistem kapitalisme itu sendiri," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri dalam siaran persnya kepada Sindonews, Jumat (13/11/2015).
Hanif, yang menghadiri Kongres II Konfederasi Serikat Nasional (KSN) mengemukakan, sistem kapitalisme dulu dan sekarang sangat berbeda. Dulu kapitalisme mengembangkan sistem produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti pangan, sandang dan lain-lain. Sekarang kapitalisme justru menciptakan kebutuhan baru yang juga diamini para buruh.
"Dulu kita bisa hidup tanpa HP. Tetapi sekarang orang merasa tidak bisa hidup jika tidak pakai HP. Pulsa-pun lalu dianggap sebagai kebutuhan dan masuk dalam komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL)," imbuhnya.
"Gimana mau melawan kalau buruh sendiri terus menjadi konsumen dari kebutuhan baru yang diproduksi kapitalisme?" tanyanya.
Lebih lanjut, Hanif mengatakan, perjuangan kaum buruh tidak bisa lagi disandarkan pada strategi-taktik konvensional seperti demonstrasi dan pemogokan. dia mengusulkan agar gerakan buruh membangun kemitraan strategis (strategic partnership) dengan semua stakeholder hubungan industrial dalam memajukan tuntutan perjuangan.
"Ruang demokrasi makin terbuka di republik ini. Jangan dilepas dan dibiarkan. Manfaatkan ruang demokrasi yang ada untuk membangun kemitraan strategis (strategic partnership) dengan semua stakeholder, ya pemerintah, ya pengusaha. Jadikan mereka sebagai partner in progress untuk memajukan tuntutan perjuangan buruh," jelasnya.
Menurut Hanif, ruang demokrasi Indonesia adalah bagian dari investasi gerakan buruh masa sebelumnya yang harus diapresiasi dengan cara memanfaatkannya. Pada saat konstruksi sistem kapitalisme dan konstruksi negara berubah, maka gerakan buruh juga perlu berubah agar bisa merespon tuntutan perubahan. Jika tidak, gerakan buruh hanya akan terjebak dalam demagogi sosial yang kurang bermakna bagi peningkatan kualitas hidup buruh itu sendiri.
"Pemerintah dan pengusaha bukanlah musuh buruh. Musuh buruh itu industri yang lemah, pengangguran, rendahnya produktivitas dan rendahnya kualitas SDM. Ini yang harus diperangi sama-sama," tandasnya.
"Melawan sistem kapitalisme itu tidak bisa dengan modal jargon belaka. Harus ada reorientasi strategi dan taktik gerakan yang lebih canggih, setidaknya mengiringi kecanggihan sistem kapitalisme itu sendiri," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri dalam siaran persnya kepada Sindonews, Jumat (13/11/2015).
Hanif, yang menghadiri Kongres II Konfederasi Serikat Nasional (KSN) mengemukakan, sistem kapitalisme dulu dan sekarang sangat berbeda. Dulu kapitalisme mengembangkan sistem produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti pangan, sandang dan lain-lain. Sekarang kapitalisme justru menciptakan kebutuhan baru yang juga diamini para buruh.
"Dulu kita bisa hidup tanpa HP. Tetapi sekarang orang merasa tidak bisa hidup jika tidak pakai HP. Pulsa-pun lalu dianggap sebagai kebutuhan dan masuk dalam komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL)," imbuhnya.
"Gimana mau melawan kalau buruh sendiri terus menjadi konsumen dari kebutuhan baru yang diproduksi kapitalisme?" tanyanya.
Lebih lanjut, Hanif mengatakan, perjuangan kaum buruh tidak bisa lagi disandarkan pada strategi-taktik konvensional seperti demonstrasi dan pemogokan. dia mengusulkan agar gerakan buruh membangun kemitraan strategis (strategic partnership) dengan semua stakeholder hubungan industrial dalam memajukan tuntutan perjuangan.
"Ruang demokrasi makin terbuka di republik ini. Jangan dilepas dan dibiarkan. Manfaatkan ruang demokrasi yang ada untuk membangun kemitraan strategis (strategic partnership) dengan semua stakeholder, ya pemerintah, ya pengusaha. Jadikan mereka sebagai partner in progress untuk memajukan tuntutan perjuangan buruh," jelasnya.
Menurut Hanif, ruang demokrasi Indonesia adalah bagian dari investasi gerakan buruh masa sebelumnya yang harus diapresiasi dengan cara memanfaatkannya. Pada saat konstruksi sistem kapitalisme dan konstruksi negara berubah, maka gerakan buruh juga perlu berubah agar bisa merespon tuntutan perubahan. Jika tidak, gerakan buruh hanya akan terjebak dalam demagogi sosial yang kurang bermakna bagi peningkatan kualitas hidup buruh itu sendiri.
"Pemerintah dan pengusaha bukanlah musuh buruh. Musuh buruh itu industri yang lemah, pengangguran, rendahnya produktivitas dan rendahnya kualitas SDM. Ini yang harus diperangi sama-sama," tandasnya.
(dmd)
