Tak Libatkan Pengusaha, Niat Jokowi Masuk TPP Jadi Polemik
Senin, 16 November 2015 - 17:40 WIB
Tak Libatkan Pengusaha, Niat Jokowi Masuk TPP Jadi Polemik
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak melibatkan kalangan dunia usaha saat mengutarakan niat Indonesia masuk dalam keanggotaan Trans-Pacific Partnership (TPP) kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani menuturkan, pihaknya memahami bahwa pemerintah pasti telah melakukan pengkajian sebelum mengutarakan niat untuk bergabung dalam kemitraan lintas pasifik tersebut. Namun, dalam pengkajiannya, pemerintah seharusnya melibatkan pengusaha.
"TPP ini pemerintah sudah melakukan pengkajian, tapi saya juga minta pemerintah dalam pengkajian ini seharusnya melibatkan pengusaha, harus melibatkan asosiasi, dan Kadin," katanya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (16/11/2015).
Selain itu, keinginan Jokowi untuk bergabung dalam TPP sedianya disosialisasikan terlebih dahulu, sehingga tidak menjadi polemik seperti saat ini. Untuk itu, Rosan mengimbau pemerintah untuk tidak melupakan kalangan dunia usaha dan harus berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan besar.
"Kan sekarang ini, begitu (TPP) diutarakan menjadi polemik. Banyak asosiasi yang menolak. Itu karena kenapa? Karena tidak didiskusikan dulu. Tiba-tiba blung TPP keluar," imbuh dia.
Selain itu, sambung calon Ketua Umum Kadin ini, pemerintah ada baiknya untuk memikirkan kerja sama yang telah didepan mata, dalam hal ini Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlangsung awal tahun depan.
"Menurut saya, kita konsentrasi saja di depan mata yaitu MEA," tandasnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani menuturkan, pihaknya memahami bahwa pemerintah pasti telah melakukan pengkajian sebelum mengutarakan niat untuk bergabung dalam kemitraan lintas pasifik tersebut. Namun, dalam pengkajiannya, pemerintah seharusnya melibatkan pengusaha.
"TPP ini pemerintah sudah melakukan pengkajian, tapi saya juga minta pemerintah dalam pengkajian ini seharusnya melibatkan pengusaha, harus melibatkan asosiasi, dan Kadin," katanya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (16/11/2015).
Selain itu, keinginan Jokowi untuk bergabung dalam TPP sedianya disosialisasikan terlebih dahulu, sehingga tidak menjadi polemik seperti saat ini. Untuk itu, Rosan mengimbau pemerintah untuk tidak melupakan kalangan dunia usaha dan harus berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan besar.
"Kan sekarang ini, begitu (TPP) diutarakan menjadi polemik. Banyak asosiasi yang menolak. Itu karena kenapa? Karena tidak didiskusikan dulu. Tiba-tiba blung TPP keluar," imbuh dia.
Selain itu, sambung calon Ketua Umum Kadin ini, pemerintah ada baiknya untuk memikirkan kerja sama yang telah didepan mata, dalam hal ini Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlangsung awal tahun depan.
"Menurut saya, kita konsentrasi saja di depan mata yaitu MEA," tandasnya.
(rna)
Lihat Juga :
