Gaduh, Menteri Bidang Ekonomi Perburuk Citra Presiden
Selasa, 24 November 2015 - 01:14 WIB
Gaduh, Menteri Bidang Ekonomi Perburuk Citra Presiden
A
A
A
JAKARTA - Menjelang akhir 2015, isu perombakan Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali diperbincangkan. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, kegaduhan para menteri membuat cita Presiden semakin buruk.
Reshuffle kabinet bisa menjadi momentum meningkatkan kinerja para menteri berdasarkan evaluasi tahunan presiden.
Menurut Analis Ekonomi Politik, Kusfiardi, isu reshuffle Kabinet Kerja jilid II tak perlu dihebohkan dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, bahwa akan terjadi perombakan kabinet di pengujung tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini dikarenakan masih banyaknya menteri berkualitas KW 2 dan KW 3.
Jauh lebih penting, semua menteri fokus bekerja dengan baik sesuai tugas yang diembannya. Mengingat masih banyak yang belum tercapai dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terutama menteri di bidang ekonomi yang jelas-jelas dari nonparpol ternyata malah justru jadi duri dalam daging yang menyusahkan presiden.
“Banyak PR (tugas) bagi para menteri bidang ekonomi yang belum tuntas untuk mendukung Nawacita Jokowi. Misal, di sektor ekonomi bagaimana para menteri bidang ekonomi memenuhi target pendapatan pajak sebesar Rp 1.294,2 triliun. Karena hingga Oktober 2015 lalu penerimaan pajak baru Rp758,2 triliun atau 58,59 persen,” bebernya, Senin (24/11/2015).
Selain itu, kinerja kabinet juga terganggu dengan sikap sejumlah menteri yang terlalu menunjukkan perbedaan pendapat ke publik. Seperti ketegangan yang terjadi Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Menteri Perdagangan, yang saat itu masih dijabat Rahmat Gobel terkait rencana impor garam.
“Bagaimanapun penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Dengan begitu, tergantung pada Presiden dalam menjalankan hak prerogatifnya. Tujuannya adalah memastikan pemerintahan bisa bekerja efektif,” ungkap Kusfiardi.
Untuk itu, harusnya Presiden bisa menunjukkan leadership yang kuat terhadap jajaran kabinet pemerintahannya. “Perselisihan pendapat antar menteri semacam itu sebaiknya tidak perlu sampai mengemuka, karena hanya akan membuat komunikasi antara menteri menjadi tidak kondusif, dan memperburuk citra kepemimpinan Presiden” tandasnya.
Baca juga:
Rizal Ramli Sindir Sudirman Said Tak Paham Migas
Rizal Ramli Kembali Diminta Tak Berkicau di Luar Kabinet
RJ Lino: Rizal Ramli Stop Bicara Ngawur
Reshuffle kabinet bisa menjadi momentum meningkatkan kinerja para menteri berdasarkan evaluasi tahunan presiden.
Menurut Analis Ekonomi Politik, Kusfiardi, isu reshuffle Kabinet Kerja jilid II tak perlu dihebohkan dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, bahwa akan terjadi perombakan kabinet di pengujung tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini dikarenakan masih banyaknya menteri berkualitas KW 2 dan KW 3.
Jauh lebih penting, semua menteri fokus bekerja dengan baik sesuai tugas yang diembannya. Mengingat masih banyak yang belum tercapai dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terutama menteri di bidang ekonomi yang jelas-jelas dari nonparpol ternyata malah justru jadi duri dalam daging yang menyusahkan presiden.
“Banyak PR (tugas) bagi para menteri bidang ekonomi yang belum tuntas untuk mendukung Nawacita Jokowi. Misal, di sektor ekonomi bagaimana para menteri bidang ekonomi memenuhi target pendapatan pajak sebesar Rp 1.294,2 triliun. Karena hingga Oktober 2015 lalu penerimaan pajak baru Rp758,2 triliun atau 58,59 persen,” bebernya, Senin (24/11/2015).
Selain itu, kinerja kabinet juga terganggu dengan sikap sejumlah menteri yang terlalu menunjukkan perbedaan pendapat ke publik. Seperti ketegangan yang terjadi Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Menteri Perdagangan, yang saat itu masih dijabat Rahmat Gobel terkait rencana impor garam.
“Bagaimanapun penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Dengan begitu, tergantung pada Presiden dalam menjalankan hak prerogatifnya. Tujuannya adalah memastikan pemerintahan bisa bekerja efektif,” ungkap Kusfiardi.
Untuk itu, harusnya Presiden bisa menunjukkan leadership yang kuat terhadap jajaran kabinet pemerintahannya. “Perselisihan pendapat antar menteri semacam itu sebaiknya tidak perlu sampai mengemuka, karena hanya akan membuat komunikasi antara menteri menjadi tidak kondusif, dan memperburuk citra kepemimpinan Presiden” tandasnya.
Baca juga:
Rizal Ramli Sindir Sudirman Said Tak Paham Migas
Rizal Ramli Kembali Diminta Tak Berkicau di Luar Kabinet
RJ Lino: Rizal Ramli Stop Bicara Ngawur
(dmd)
Lihat Juga :
