Subsidi Pelni Rp30 Triliun Dinilai Pemborosan APBN
Subsidi Pelni Rp30 Triliun Dinilai Pemborosan APBN
A
A
A
JAKARTA - Langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan subsidi sebesar Rp30 triliun kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) alias Pelni untuk melaksanakan program Tol Laut menuai kritikan dari berbagai pihak. Kucuran dana sebesar itu dinilai sebagai pemborosan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara)
Salah satunya disampaikan pengamat maritim Y Paonganan. "Wah, Tol Laut disubsidi APBN sebesar Rp30 T ke Pelni itu ibarat menggarami lautan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) ini dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Selasa (24/11/2015)
"Pelayaran Pelni sekian puluh tahun terbukti tidak mampu menyelesaikan disparitas harga barang di wilayah barat dan timur Indonesia. Lalu sekarang diberi subsidi triliunan rupiah dengan target melaksanakan Tol Laut." bebernya.
Pria yang akrab disapa Ongen ini menilai semestinya pemerintah juga mengoptimalkan operator pelayaran lain untuk mendukung program Tol Laut dengan diberikan subsidi. Sehingga, tidak ada perbedaan biaya logistik antara yang dilayani oleh Pelni dengan operator lain atau swasta.
Bukankah jumlah kapal swasta jauh lebih banyak yang melayani angkutan logistik ke Timur dan tidak mendapat subsidi, lalu apakah mereka bisa turunkan biaya angkut ke sana? Tentu tidak.
"Kapal-kapal Pelni yang disubsidi memiliki kemampuan angkut logistik berapa banyak, yang ditargetkan mampu turunkah harga barang di wilayah Timur. Ini pemborosan APBN yang tidak terarah saya kira," kecam Ongen
"Dari awal saya ingatkan bahwa program Tol Laut itu tidak akan bisa berjalan jika logistik tidak balance. Sekuat apa APBN mampu mensubsidi kapal-kapal angkutan logistik dari Barat ke Timur, ini program seperti tiba masa tiba akal...!" paparnya.
Menurut Ongen, jalan pintas Jokowi semakin menunjukkan bahwa dia tidak paham dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebenarnya.
"Seharusnya pahami dulu itu, baru susun program, jangan garami lautan. Bangun dulu industri berbasis SDA di wilayah Timur supaya logistik balance, otomatis biaya angkut akan murah dan tentu akan membuat harga barang tidak jomplang antara di barat dengan timur," tandasnya.
Salah satunya disampaikan pengamat maritim Y Paonganan. "Wah, Tol Laut disubsidi APBN sebesar Rp30 T ke Pelni itu ibarat menggarami lautan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) ini dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Selasa (24/11/2015)
"Pelayaran Pelni sekian puluh tahun terbukti tidak mampu menyelesaikan disparitas harga barang di wilayah barat dan timur Indonesia. Lalu sekarang diberi subsidi triliunan rupiah dengan target melaksanakan Tol Laut." bebernya.
Pria yang akrab disapa Ongen ini menilai semestinya pemerintah juga mengoptimalkan operator pelayaran lain untuk mendukung program Tol Laut dengan diberikan subsidi. Sehingga, tidak ada perbedaan biaya logistik antara yang dilayani oleh Pelni dengan operator lain atau swasta.
Bukankah jumlah kapal swasta jauh lebih banyak yang melayani angkutan logistik ke Timur dan tidak mendapat subsidi, lalu apakah mereka bisa turunkan biaya angkut ke sana? Tentu tidak.
"Kapal-kapal Pelni yang disubsidi memiliki kemampuan angkut logistik berapa banyak, yang ditargetkan mampu turunkah harga barang di wilayah Timur. Ini pemborosan APBN yang tidak terarah saya kira," kecam Ongen
"Dari awal saya ingatkan bahwa program Tol Laut itu tidak akan bisa berjalan jika logistik tidak balance. Sekuat apa APBN mampu mensubsidi kapal-kapal angkutan logistik dari Barat ke Timur, ini program seperti tiba masa tiba akal...!" paparnya.
Menurut Ongen, jalan pintas Jokowi semakin menunjukkan bahwa dia tidak paham dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebenarnya.
"Seharusnya pahami dulu itu, baru susun program, jangan garami lautan. Bangun dulu industri berbasis SDA di wilayah Timur supaya logistik balance, otomatis biaya angkut akan murah dan tentu akan membuat harga barang tidak jomplang antara di barat dengan timur," tandasnya.
(dmd)
Explore More