PLN Pinjam Rp8,7 Triliun Demi Atasi Krisis Listrik
A
A
A
JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendapatkan kucuran bantuan sebesar USD600 juta atau setara dengan Rp8,7 triliun demi mengatasi krisis listrik yang terjadi di Sumatera. Kepala Unit Administrasi Proyek di Departemen Asia Tenggara ADB, Rehan Kausar mengatakan bantuan ADB ini akan membantu PLN menyalurkan pasokan listrik yang memadai ke Sumatera.
(Baca Juga: PLN Ungkap Alasan Naikkan Tarif Listrik Rumah Tangga)
Ia juga mengatakan dengan pasokan listrik yang menyeluruh, maka dapat meningkatkan kualitas hidup dan mendukung upaya menjadikan kawasan Sumatera menjadi salah satu kawasan industri utama. "Sektor listrik makin berkembang di Indonesia, namun belum mampu mengimbangi permintaan yang terus meningkat. Keandalan dan kestabilan sistem terus berkurang, seperti pemadaman yang terjadi berkala belakangan ini di Sumatera dan Jawa,” kata Rehan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (2/12/2015).
Pendanaan untuk Penguatan Jaringan Kelistrikan program Sumatera meliputi pinjaman senilai USD575 juta dari Sumber Daya Modal Biasa (Ordinary Capital Resources) ADB, dan pinjaman USD25 juta dari Dana Infrastruktur ASEAN, dengan ADB sebagai pemberi pinjaman tercatat (lender of record). Menurutnya, dana yang tersedia akan digunakan untuk membiayai peningkatan jalur transmisi 150 kilo volt yang sudah ada, penambahan gardu induk, serta pemasangan peralatan baru dan pembaruan peralatan, termasuk switchgear.
Menurut Rehan, berbagai upaya tersebut akan membantu Sumatra mencapai tingkat elektrifikasi 90% pada 2019. Hal ini juga akan mendukung target nasional pemerintah untuk memberikan akses listrik universal pada 2024, dari yang saat ini masih berada di kisaran 84%. "Program juga akan menyediakan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan bagi PLN," tandasnya.
Selain itu, pinjaman tersebut juga akan mendukung sebagian investasi PLN untuk peningkatan dan perluasan di Sumatra dari2015 sampai 2019, yang seluruhnya diperkirakan memerlukan USD10,8 miliar. Dana ini juga merupakan bagian dari paket jangka menengah dukungan ADB yang lebih besar bagi penguatan jaringan kelistrikan Indonesia, yang diperkirakan akan mencakup bantuan pinjaman bagi kawasan Jawa-Bali dan kawasan timur Indonesia antara 2016 sampai 2019.
(Baca Juga: PLN Ungkap Alasan Naikkan Tarif Listrik Rumah Tangga)
Ia juga mengatakan dengan pasokan listrik yang menyeluruh, maka dapat meningkatkan kualitas hidup dan mendukung upaya menjadikan kawasan Sumatera menjadi salah satu kawasan industri utama. "Sektor listrik makin berkembang di Indonesia, namun belum mampu mengimbangi permintaan yang terus meningkat. Keandalan dan kestabilan sistem terus berkurang, seperti pemadaman yang terjadi berkala belakangan ini di Sumatera dan Jawa,” kata Rehan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (2/12/2015).
Pendanaan untuk Penguatan Jaringan Kelistrikan program Sumatera meliputi pinjaman senilai USD575 juta dari Sumber Daya Modal Biasa (Ordinary Capital Resources) ADB, dan pinjaman USD25 juta dari Dana Infrastruktur ASEAN, dengan ADB sebagai pemberi pinjaman tercatat (lender of record). Menurutnya, dana yang tersedia akan digunakan untuk membiayai peningkatan jalur transmisi 150 kilo volt yang sudah ada, penambahan gardu induk, serta pemasangan peralatan baru dan pembaruan peralatan, termasuk switchgear.
Menurut Rehan, berbagai upaya tersebut akan membantu Sumatra mencapai tingkat elektrifikasi 90% pada 2019. Hal ini juga akan mendukung target nasional pemerintah untuk memberikan akses listrik universal pada 2024, dari yang saat ini masih berada di kisaran 84%. "Program juga akan menyediakan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan bagi PLN," tandasnya.
Selain itu, pinjaman tersebut juga akan mendukung sebagian investasi PLN untuk peningkatan dan perluasan di Sumatra dari2015 sampai 2019, yang seluruhnya diperkirakan memerlukan USD10,8 miliar. Dana ini juga merupakan bagian dari paket jangka menengah dukungan ADB yang lebih besar bagi penguatan jaringan kelistrikan Indonesia, yang diperkirakan akan mencakup bantuan pinjaman bagi kawasan Jawa-Bali dan kawasan timur Indonesia antara 2016 sampai 2019.
(akr)