Tambang Freeport Tak Menguntungkan Masyarakat Indonesia

JAKARTA - Pengamat dari Aliansi Kebangsaan Dawam Rahardjo memandang, area tambang PT Freeport Indonesia seharusnya bisa menjadi wilayah yang menguntungkan masyarakat. Namun selama 70 tahun merdeka, pengelolaan tambang tidak memperkaya masyarakat Indonesia.

Dalam pasal 33 UUD 1945 dikatakan bahwa tambang harus dikuasai oleh negara dan harus bisa memakmurkan masyarakat. Namun kenyataannya, eksploitasi hasil tambang tidak jatuh ke tangan masyarakat.

"Hipotesa saya adalah tambang itu mau Freeport mau yang lainnya, itu umumnya hasil tambang itu lari ke tiga hal. Pertama masuk ke WC, kedua habis terpakai, ketiga mengalir ke luar negeri," ujarnya di Jakarta, Jumat (11/12/2015)

Selama ini, lanjut dia, pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia umumnya dilakukan oleh pihak asing. Mereka hanya mencari bahan mentah dari Indonesia.

"Mereka kan prinsipnya cari bahan mentah di negara berkembang yang harganya murah. Dan, kita kasih murah. Kita jual dalam bentuk tidak diolah. Jadi, tidak memberikan nilai tambah, kita ekspor begitu saja. Enggak ada nilai tambahnya. Bahkan kita yang membayar nilai tambah," katanya.

Jadi sampai sekarang pun Freeport itu tidak membuat sesuatu dalam bentuk apapun. Smelter yang untuk menjadikan bahan galian ‎menjadi bahan mutu standar pun tidak.

"Jadi prinsipnya begitu.‎ Mereka bikin dalam bentuk row material yang begitu saja, terus diolah di luar negeri, mereka yang mengindustrialisasikan," pungkasnya.