Sulit Akuisisi PGN, Pertagas Ajukan Opsi Lain
Jum'at, 11 Desember 2015 - 18:56 WIB
Sulit Akuisisi PGN, Pertagas Ajukan Opsi Lain
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina Gas (Pertagas) memiliki opsi lain jika memang proses penggabungan atau merger antara Pertagas dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) (Persero) Tbk sulit terealisasi. Saat ini, kedua perusahaan gas ini sedang direncanakan untuk digabungkan dengan cara Pertagas mengakuisisi PGN.
(Baca Juga: Pertagas Caplok PGN, Ini Komentar BPH Migas)
Corporate Secretary Pertagas Adiatma Sardjito mengungkapkan pihaknya sejatinya menyerahkan sepenuhnya terkait rencana akuisisi tersebut kepada pemerintah. Hanya saja, pihaknya memiliki solusi lain untuk mempercepat pemanfaatan gas.
"Jadi di Pertagas 100% milik Pertamina (negara). Penguasaan energi yang penting harus dikuasai negara dari hulu ke hilir. Artinya peran negara di situ harus berpihak. Buyback itu keputusan pemerintah. Tapi ada satu cara untuk mempercepat pemanfaatan gas, selain dari harus membeli saham PGN dengan membuka akses," katanya di Jakarta, Jumat (11/12/2015).
Dia menjelaskan, selain dari harus membeli saham PGN, upaya mempercepat pemanfaatan gas dapat pula dilakukan dengan membuka akses pemanfaatan aset bersama oleh PGN dan Pertagas. "Jadi setiap pemain (Pertagas atau PGN) harus bisa buka aksesnya untuk dimanfaatkan bersama," sambungnya.
Karena menurutnya selama ini yang terjadi adalah tumpang tindihnya aset dan investasi antara kedua perusahaan tersebut, sehingga membuat Pertagas dan PGN terlihat tidak akur. Hal ini pernah disindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa antara perusahaan pelat merah harus saling bersinergi.
"Kalau digunakan bersama, akibatnya tidak ada investasi ganda. Karena selama ini ada tumpang tindih. Ini lebih cepat dari buyback. Betapa sayangnya kita keluarkan dana hanya untuk sebuah kepemilikan," tandasnya.
(Baca Juga: Pertagas Caplok PGN, Ini Komentar BPH Migas)
Corporate Secretary Pertagas Adiatma Sardjito mengungkapkan pihaknya sejatinya menyerahkan sepenuhnya terkait rencana akuisisi tersebut kepada pemerintah. Hanya saja, pihaknya memiliki solusi lain untuk mempercepat pemanfaatan gas.
"Jadi di Pertagas 100% milik Pertamina (negara). Penguasaan energi yang penting harus dikuasai negara dari hulu ke hilir. Artinya peran negara di situ harus berpihak. Buyback itu keputusan pemerintah. Tapi ada satu cara untuk mempercepat pemanfaatan gas, selain dari harus membeli saham PGN dengan membuka akses," katanya di Jakarta, Jumat (11/12/2015).
Dia menjelaskan, selain dari harus membeli saham PGN, upaya mempercepat pemanfaatan gas dapat pula dilakukan dengan membuka akses pemanfaatan aset bersama oleh PGN dan Pertagas. "Jadi setiap pemain (Pertagas atau PGN) harus bisa buka aksesnya untuk dimanfaatkan bersama," sambungnya.
Karena menurutnya selama ini yang terjadi adalah tumpang tindihnya aset dan investasi antara kedua perusahaan tersebut, sehingga membuat Pertagas dan PGN terlihat tidak akur. Hal ini pernah disindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa antara perusahaan pelat merah harus saling bersinergi.
"Kalau digunakan bersama, akibatnya tidak ada investasi ganda. Karena selama ini ada tumpang tindih. Ini lebih cepat dari buyback. Betapa sayangnya kita keluarkan dana hanya untuk sebuah kepemilikan," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
