Larang Kata Bersayap di Proyek Pemerintah, Jokowi Sindir Susi
Senin, 14 Desember 2015 - 12:53 WIB
Larang Kata Bersayap di Proyek Pemerintah, Jokowi Sindir Susi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menghilangkan program pemerintah yang tidak jelas dan memiliki kalimat bersayap serta tidak konkrit dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.
Hal ini dikatakannya saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anugerah Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2016.
(Baca Juga: Ini 10 K/L dengan Anggaran Terbesar di 2016)
Dia mencontohkan, kalimat bersayap dalam program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu 'program pemberdayaan nelayan'. Menurutnya, kata 'pemberdayaan' bersifat absurd lantaran pemberdayaan memiliki arti yang luas.
"Jangan muncul lagi jenis program yang tidak jelas. Saya ulangi lagi, jangan muncul lagi jenis program yang tidak jelas, tidak konkrit dan kalimat yang absurd. Misalnya di KKP, seperti pemberdayaan nelayan. Yang jelas saja misalnya beli kapal, beli jaring, atau beli benih. Kalau pemberdayaan nelayan nanti cat trotoar di pinggir jalan itu masuk," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/12/2015).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan kepada seluruh K/L, bupati, hingga walikota harus jelas menyusun program. Jika hanya dikatakan program peningkatan kualitas, Dia menjelaskan maka uang yang akan keluar tidak jelas larinya. Menurutnya semua harus jelas agar pemerintah bisa menggunakan uang rakyat lebih konkrit.
"Kalau kata-katanya tepat, penggunaannya juga optimal dan terukur serta lebih tepat sasaran. Jangan menggunakan kata yang tadi saya sampaikan," sambungnya.
Menurutnya, jika anggaran dirumuskan lebih konkrit maka hal tersebut penting untuk membantu para menteri, kepala lembaga, hingga bupati untuk memonitor programnya di lembaga masing-masing. Rakyat pun menjadi semakin tahu dan dengan mudah menangkap program yang dikerjakan pemerintah.
"Kalau peningkatan kualitas sekolah, apa maksudnya. Harus jelas, bangun kelas berapa meter per segi. Hitungannya juga jelas. Jangan lari kemana-mana. Peningkatan kualitas sekolah. Apa? Rakyat juga menangkapnya apa. Misalnya 7x10 berarti 70 m2. Untuk bangun kelas berapa sih. Jelas angkanya," tandasnya.
Hal ini dikatakannya saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anugerah Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2016.
(Baca Juga: Ini 10 K/L dengan Anggaran Terbesar di 2016)
Dia mencontohkan, kalimat bersayap dalam program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu 'program pemberdayaan nelayan'. Menurutnya, kata 'pemberdayaan' bersifat absurd lantaran pemberdayaan memiliki arti yang luas.
"Jangan muncul lagi jenis program yang tidak jelas. Saya ulangi lagi, jangan muncul lagi jenis program yang tidak jelas, tidak konkrit dan kalimat yang absurd. Misalnya di KKP, seperti pemberdayaan nelayan. Yang jelas saja misalnya beli kapal, beli jaring, atau beli benih. Kalau pemberdayaan nelayan nanti cat trotoar di pinggir jalan itu masuk," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/12/2015).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan kepada seluruh K/L, bupati, hingga walikota harus jelas menyusun program. Jika hanya dikatakan program peningkatan kualitas, Dia menjelaskan maka uang yang akan keluar tidak jelas larinya. Menurutnya semua harus jelas agar pemerintah bisa menggunakan uang rakyat lebih konkrit.
"Kalau kata-katanya tepat, penggunaannya juga optimal dan terukur serta lebih tepat sasaran. Jangan menggunakan kata yang tadi saya sampaikan," sambungnya.
Menurutnya, jika anggaran dirumuskan lebih konkrit maka hal tersebut penting untuk membantu para menteri, kepala lembaga, hingga bupati untuk memonitor programnya di lembaga masing-masing. Rakyat pun menjadi semakin tahu dan dengan mudah menangkap program yang dikerjakan pemerintah.
"Kalau peningkatan kualitas sekolah, apa maksudnya. Harus jelas, bangun kelas berapa meter per segi. Hitungannya juga jelas. Jangan lari kemana-mana. Peningkatan kualitas sekolah. Apa? Rakyat juga menangkapnya apa. Misalnya 7x10 berarti 70 m2. Untuk bangun kelas berapa sih. Jelas angkanya," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
