Pertamina Tak Punya Kewajiban Bangun Kilang

JAKARTA - Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa pembangunan kilang minyak di dalam negeri bukanlah menjadi tugas PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membidangi minyak dan gas (migas). Pembangunan kilang ‎minyak menurut mereka sejatinya adalah tugas pemerintah dan harus dikerjakan pemerintah.

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menuturkan, sebelumnya pemerintah juga pernah merencanakan pembangunan 49 kilang minyak di dalam negeri. Namun kenyataannya tidak pernah terealisasi karena sejak awal pembangunan kilang bukan tugas Pertamina.

"Kalau kita mengandalkan Pertamina suruh bekerja sama dengan swasta, dulu juga pernah 49 kilang mau dibikin tapi enggak bisa. Karena selama ini, sejak republik merdeka yang bikin kilang itu bukan Pertamina tapi pemerintah," katanya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

(Baca Juga: BUMN: Pertamina Butuh 120 Tahun Bangun Kilang Minyak)

Mantan Kepala BP Migas ini menjelaskan yang dilakukan pemerintah seharusnya membangun kilang‎ dengan meminjam uang, lalu Pertamina yang mengawasi dan setelah jadi terbangun baru diserahkan ke Pertamina.

"‎Yang dibutuhkan masyarakat itu BBM, bukan minyak mentah. Jadi kalau kita mau kemandirian energi mau kita raih, maka kilang itu harus dibangun. Dan pemerintah harus di depan. Bukan perpres yang dibutuhkan Pertamina, yang dibutuhkan itu uang‎," tandasnya.