Anwar Nasution: Sumbangan BUMN ke Negara Masih Minim
Kamis, 17 Desember 2015 - 12:26 WIB
Anwar Nasution: Sumbangan BUMN ke Negara Masih Minim
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Anwar Nasution menilai hingga saat ini sumbangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap penerimaan negara masih minim. Hal ini terjadi sejak era 1950-an.
Menurutnya, perusahaan negara ‎justru selalu menjadi beban bagi anggaran negara (fiscal cost). Pasalnya, hingga beberapa generasi mendatang, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih menanggung bunga Surat Utang Negara (SUN) yang digunakan untuk merekapitalisasi bank-bank pelat merah dan BPD.
"Sejak diambil alih dari Belanda dan Inggris pada 1950-an hingga saat ini belum ada sumbangan yang berarti dari keuntungan BUMN dan BUMD pada keuangan negara," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/12/2015).
Mantan Deputi Senior Bank Indonesia (BI) ini menuturkan, pimpinan BUMN dan BUMD masih ditunjuk berdasarkan kedekatan dengan pejabat pemerintahan dan berdasarkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penunjukan bos-bos perusahaan pelat merah tersebut bukan didasari kualifikasi profesional.
"Kenapa ada dua orang Batak bisa menjadi CEO Citibank di Jakarta dan tidak bisa jadi direksi bank-bank negara atau BPD Sumut?" ketus Anwar.
Menurutnya, perusahaan negara ‎justru selalu menjadi beban bagi anggaran negara (fiscal cost). Pasalnya, hingga beberapa generasi mendatang, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih menanggung bunga Surat Utang Negara (SUN) yang digunakan untuk merekapitalisasi bank-bank pelat merah dan BPD.
"Sejak diambil alih dari Belanda dan Inggris pada 1950-an hingga saat ini belum ada sumbangan yang berarti dari keuntungan BUMN dan BUMD pada keuangan negara," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/12/2015).
Mantan Deputi Senior Bank Indonesia (BI) ini menuturkan, pimpinan BUMN dan BUMD masih ditunjuk berdasarkan kedekatan dengan pejabat pemerintahan dan berdasarkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penunjukan bos-bos perusahaan pelat merah tersebut bukan didasari kualifikasi profesional.
"Kenapa ada dua orang Batak bisa menjadi CEO Citibank di Jakarta dan tidak bisa jadi direksi bank-bank negara atau BPD Sumut?" ketus Anwar.
(izz)
