Istana Akui Larangan Go-Jek dkk Tak Koordinasi ke Jokowi
Istana Akui Larangan Go-Jek dkk Tak Koordinasi ke Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan mengakui larangan operasi ojek online yang sempat dibuat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tanpa koordinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Baca:Menhub Layangkan Surat Larangan Go-Jek dkk).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui memang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub sebenarnya memiliki kewenangan dalam pelarangan tersebut.
"Karena ini domainnya kementerian, sebenarnya ada di tingkat Dirjen Perhubungan Darat," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/12/2015). (Baca: Menhub Jonan Cabut Larangan Go-Jek dkk).
Namun, karena pengguna Go-Jek dan sejenisnya begitu banyak, Presiden Jokowi tidak sepakat dengan pelarangan dari Kemenhub tersebut. "Saya dan keluarga saya juga termasuk pengguna Go-Jek, jadi kita langsung merespons itu," ucapnya.
Dia mengaku beserta lingkaran Istana langsung berkomunikasi dengan Kemenhub pagi tadi. "Kita merasa bahwa Go-Jek ini harus diberi apresiasi, diberikan kemudahan, jangan kemudian malah dilarang," ujar Pramono. (Baca:Go-Jek dkk Dilarang, Jokowi Segera Panggil Menhub).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku pernah menggunakan jasa Go-Jek. Namun, bukan ke kompleks di Istana Kepresidenan. "Nanti Go-Jeknya dihadang," ucapnya.
Baca Juga:
YLKI: Larangan Ojek oleh Kemenhub Sudah Terlambat
Soal Ojek Online, Menhub Hanya Jalankan UU
Menhub Jonan Cabut Larangan, Bos Gojek Puji Jokowi
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui memang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub sebenarnya memiliki kewenangan dalam pelarangan tersebut.
"Karena ini domainnya kementerian, sebenarnya ada di tingkat Dirjen Perhubungan Darat," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/12/2015). (Baca: Menhub Jonan Cabut Larangan Go-Jek dkk).
Namun, karena pengguna Go-Jek dan sejenisnya begitu banyak, Presiden Jokowi tidak sepakat dengan pelarangan dari Kemenhub tersebut. "Saya dan keluarga saya juga termasuk pengguna Go-Jek, jadi kita langsung merespons itu," ucapnya.
Dia mengaku beserta lingkaran Istana langsung berkomunikasi dengan Kemenhub pagi tadi. "Kita merasa bahwa Go-Jek ini harus diberi apresiasi, diberikan kemudahan, jangan kemudian malah dilarang," ujar Pramono. (Baca:Go-Jek dkk Dilarang, Jokowi Segera Panggil Menhub).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku pernah menggunakan jasa Go-Jek. Namun, bukan ke kompleks di Istana Kepresidenan. "Nanti Go-Jeknya dihadang," ucapnya.
Baca Juga:
YLKI: Larangan Ojek oleh Kemenhub Sudah Terlambat
Soal Ojek Online, Menhub Hanya Jalankan UU
Menhub Jonan Cabut Larangan, Bos Gojek Puji Jokowi
(izz)
Explore More