Rizal Ramli: Presiden Minta Mafia Pelabuhan Ditertibkan

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para pemburu rente alias mafia di pelabuhan dapat ditertibkan.

Dia mengatakan, Jokowi telah menunjuk Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mengawasi pergerakan mafia di pelabuhan. (Baca: Jokowi Tagih Janji Rizal Ramli Pangkas Dwelling Time di Pelabuhan)

"Menyangkut mafia pelabuhan dan sebagainya, tadi Presiden meminta Kapolri dan Bea Cukai untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap mafia yang beroperasi di pelabuhan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, pada dasarnya mafia ada di mana-mana, termasuk di pelabuhan. Pihaknya akan bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga (K/L) untuk memberantas para pemburu rente di pelabuhan tersebut.

"Nanti kita akan kerja sama dengan beberapa K/L yang ada di pelabuhan untuk bisa kita lakukan (penertiban). Kalau melakukan masih operasi, ya kita lakukan pemberantasan," tegasnya.

Menurut Badrodin, modus para pemburu rente di pelabuhan biasanya dengan memperlambat proses perizinan. Jika ingin prosesnya cepat, maka mereka harus memberikan uang pelicin. (Baca: Rizal Ramli Pangkas Dwelling Time Jadi 4 Hari)

"Biasanya kan ada saja perizinan itu diperlambat. Tapi, kalau misalnya ada pelicinnya itu cepat. Kan biasa seperti itu penyakitnya birokrasi, penyakitnya pelayanan seperti itu," tandasnya.