SP BUMN Desak Jokowi Reshuffle Menteri Rini
Jum'at, 25 Desember 2015 - 20:23 WIB
SP BUMN Desak Jokowi Reshuffle Menteri Rini
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (SP) BUMN Arief Poyuono mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) me-reshuffle Menteri BUMN Rini Soemarno, karena kinerja perusahaan milik negara terganggu oleh kebijakan-kebijakannya.
Langkah Pansus Pelindo DPR RI yang merekomendasikan kepada Jokowi untuk mencopot menteri BUMN adalah bentuk mosi tidak percaya kepada Rini dalam pengelolaan BUMN.
"Akibat ketidakpatuhan dan fraud oleh Meneg BUMN dalam hal penerapan aturan dan perundang-undangan dalam proses privatisasi anak perusahan Pelindo II yaitu konsensi pengoperasian Jakarta Internasioanl Container Terminal dan Terminal Petikemas Koja kepada Hutchinson Port Holding, maka negara berpotensi dirugikan Rp36 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (25/12/2015).
Presiden Jokowi, kata Arief, tidak perlu lagi mempertahankan Rini sebagai Meneg BUMN, karena jika tetap dipertahankan, maka akan mengganggu kinerja semua BUMN yang memerlukan izin DPR secara konstitusi saat BUMN menjalankan aksi korporasinya.
"Hal ini seperti permohonan penambahan moda BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN), IPO BUMN, restructuring utang piutang antara BUMN, right isue saham BUMN," jelasnya.
Menurut Arief, DPR tidak akan bisa memberikan izin pada BUMN-BUMN tersebut karena DPR sudah tidak mengakui keberadaan Rini sebagai menteri BUMN yang mempunyai wewenang untuk mengelola perusahaan perusahaan BUMN.
"Hal ini juga, adanya rekomendasi pansus Pelindo DPR RI yang diputuskan di sidang paripurna DPR untuk memberhentikan dirinya sebagai Menteri BUMN. Artinya, seluruh rakyat Indonesia sebagai stakeholder BUMN yang diwakilkan DPR RI sudah tidak menginginkan Rini untuk mengelola BUMN," paparnya.
Jika Jokowi tidak memberhentikan Rini secara politik akan membawa beban bagi Jokowi terhadap hubungannya dengan parlemen. Bagi Jokowi, kata dia, executive profesional seperti Rini dan lebih punya kredibilitas dan kualitas jumlahnya ribuan di Indonesia jadi Jokowi tidak perlu lagi mempertahankannya.
"Federasi Serikat BUMN Bersatu mengingatkan pada Jokowi, jangan sampai dengan tidak memberhentikan Rini sebagai Meneg BUMN akan berlanjut pada pembentukan memorandum DPR untuk memproses impeachment pada Jokowi-JK, karena dianggap tidak mengindahkan rekomendasi DPR yang sudah diputuskan dalam sidang paripurna," pungkas Arief.
Langkah Pansus Pelindo DPR RI yang merekomendasikan kepada Jokowi untuk mencopot menteri BUMN adalah bentuk mosi tidak percaya kepada Rini dalam pengelolaan BUMN.
"Akibat ketidakpatuhan dan fraud oleh Meneg BUMN dalam hal penerapan aturan dan perundang-undangan dalam proses privatisasi anak perusahan Pelindo II yaitu konsensi pengoperasian Jakarta Internasioanl Container Terminal dan Terminal Petikemas Koja kepada Hutchinson Port Holding, maka negara berpotensi dirugikan Rp36 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (25/12/2015).
Presiden Jokowi, kata Arief, tidak perlu lagi mempertahankan Rini sebagai Meneg BUMN, karena jika tetap dipertahankan, maka akan mengganggu kinerja semua BUMN yang memerlukan izin DPR secara konstitusi saat BUMN menjalankan aksi korporasinya.
"Hal ini seperti permohonan penambahan moda BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN), IPO BUMN, restructuring utang piutang antara BUMN, right isue saham BUMN," jelasnya.
Menurut Arief, DPR tidak akan bisa memberikan izin pada BUMN-BUMN tersebut karena DPR sudah tidak mengakui keberadaan Rini sebagai menteri BUMN yang mempunyai wewenang untuk mengelola perusahaan perusahaan BUMN.
"Hal ini juga, adanya rekomendasi pansus Pelindo DPR RI yang diputuskan di sidang paripurna DPR untuk memberhentikan dirinya sebagai Menteri BUMN. Artinya, seluruh rakyat Indonesia sebagai stakeholder BUMN yang diwakilkan DPR RI sudah tidak menginginkan Rini untuk mengelola BUMN," paparnya.
Jika Jokowi tidak memberhentikan Rini secara politik akan membawa beban bagi Jokowi terhadap hubungannya dengan parlemen. Bagi Jokowi, kata dia, executive profesional seperti Rini dan lebih punya kredibilitas dan kualitas jumlahnya ribuan di Indonesia jadi Jokowi tidak perlu lagi mempertahankannya.
"Federasi Serikat BUMN Bersatu mengingatkan pada Jokowi, jangan sampai dengan tidak memberhentikan Rini sebagai Meneg BUMN akan berlanjut pada pembentukan memorandum DPR untuk memproses impeachment pada Jokowi-JK, karena dianggap tidak mengindahkan rekomendasi DPR yang sudah diputuskan dalam sidang paripurna," pungkas Arief.
(izz)
Lihat Juga :
