DEN: Tiga Kementerian Bikin PLN Tak Nyaman

JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengatakan, saat ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang berada pada posisi yang tidak nyaman karena dituntut tiga atasannya di jajaran kementerian Joko Widodo (Jokowi) untuk berbagai kepentingan.

Menurutnya, memang PLN memiliki tugas untuk melistriki seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah-daerah yang tidak menguntungkan, karena dia merupakan public service company.

"PLN sedang berada di posisi yang tidak ideal, tidak nyaman. Selain harus melistriki semua wilayah Indonesia termasuk wilayah yang tidak menguntungkan, dia dituntut oleh tiga kementerian untuk memenuhi beberapa kepentingan, dan tidak mungkin PLN menjalankan semuanya," kata Rinaldy di Warung Komando Tebet, dalam diskusi "Apakah Penyesuaian Tarif Listrik Opsi yang Tepat Guna?" di Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Hal ini mengakibatkan, sulit mengukur dengan benar apakah PLN sebetulnya sudah efisien atau belum. Tiga kementerian yang memiliki kepentingan tersebut yakni, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM.

"Kementerian BUMN bilang, PLN harus untung sebagai public service company, Kemenkeu bilang PLN harus kurangi cost. Sedangkan Kementerian ESDM bilang PLN harus mengaliri listrik seluruh Indonesia. Ketiga atasan PLN ini mengakibatkan PLN tidak bisa mengikuti semuanya," kata dia.

Terlebih, kata Rinaldy, Kementerian Keuangan selalu meminta PLN membeli listrik dengan harga termurah, padahal itu jelas tidak bisa karena harga jualnya lebih rendah daripada harga belinya. Jadi, menurut dia, dengan adanya penyesuaian tarif listrik untuk saat ini merupakan langkah ideal untuk PLN.

"Ya, jadi mengenai tarif listrik sekarang, saya lihat ini adalah pada posisi PLN dalam kondisi yang paling ideal dari yang tidak-tidak ideal," pungkas Rinaldy.