Tarif Trump 18% Mengancam Komoditas Unggulan Nasional, RI Rayu AS Minta Pengecualian
Rabu, 10 Juni 2026 - 06:51 WIB
loading...
Pemerintah Indonesia tengah menempuh langkah diplomasi sebagai respons kebijakan penyesuaian tarif dagang yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menempuh langkah diplomasi sebagai respons kebijakan penyesuaian tarif dagang yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) , Donald Trump. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berupaya memastikan komoditas unggulan nasional mendapatkan pengecualian agar tetap kompetitif di pasar Negeri Paman Sam -julukan AS-.
Saat ini, proses investigasi Section 301 oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) masih berlangsung dengan fokus pada isu tenaga kerja paksa (forced labor) dan kelebihan kapasitas produksi. Indonesia dinilai berada dalam posisi tawar yang cukup menguntungkan setelah laporan awal menunjukkan hasil positif terkait kepatuhan regulasi domestik.
Baca Juga: Buntut Dugaan Kerja Paksa, Indonesia Terancam Digetok Tarif Baru dari AS
Otoritas perdagangan Amerika Serikat tengah melakukan investigasi mendalam terkait kebijakan Section 301 yang menyasar puluhan negara mitra dagang. Indonesia sejauh ini menunjukkan posisi yang cukup kuat karena dianggap telah memenuhi standar ketenagakerjaan internasional dan masuk dalam daftar negara yang direspons baik.
Saat ini, proses investigasi Section 301 oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) masih berlangsung dengan fokus pada isu tenaga kerja paksa (forced labor) dan kelebihan kapasitas produksi. Indonesia dinilai berada dalam posisi tawar yang cukup menguntungkan setelah laporan awal menunjukkan hasil positif terkait kepatuhan regulasi domestik.
Baca Juga: Buntut Dugaan Kerja Paksa, Indonesia Terancam Digetok Tarif Baru dari AS
Otoritas perdagangan Amerika Serikat tengah melakukan investigasi mendalam terkait kebijakan Section 301 yang menyasar puluhan negara mitra dagang. Indonesia sejauh ini menunjukkan posisi yang cukup kuat karena dianggap telah memenuhi standar ketenagakerjaan internasional dan masuk dalam daftar negara yang direspons baik.
Lihat Juga :
