Menteri Susi Pudjiastuti, Diprotes Maling Ikan Disayang Nelayan
Menteri Susi Pudjiastuti, Diprotes Maling Ikan Disayang Nelayan
A
A
A
JAKARTA - Sejak awal kemunculannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memang membuat geger dunia perikanan di Tanah Air bahkan hingga ke mancanegara. Betapa tidak, menteri nyentrik ini dengan gagahnya mengeluarkan kebijakan pemberantasan pencurian ikan (illegal unreported and unregulated fishing/IUU fishing) dengan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melintas tanpa izin di wilayah teritori Indonesia.
Kebijakannya tersebut pun menimbulkan kontroversi di industri perikanan mancanegara. Pasalnya, mereka harus gigit jari lantaran kapal-kapalnya dilarang masuk ke perairan Indonesia. Hal tersebut pun diakui Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas) 115, Laksamana Madya TNI Widodo.
Dia mengatakan, selama ini negara-negara seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, China hingga Jepang selalu mengandalkan suplai ikan dari Tanah Air. Akibatnya, pasokan ikan mereka pun semakin terkikis habis.
"Kebanyakan yang mencuri ikan di laut Indonesia dari Filiphina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, ada sebagian China dan Jepang mengandalkan suplai ikan dari kita, jadi mereka berusaha melakukan kegiatan ilegal di Indonesia. Di laut mereka kan tidak ada ikan," katanya di Jakarta, Jumat (1/1/2016)
Tak hanya itu, bisnis turunannya seperti pengolahan ikan pun banyak yang gulung tikar. Anak Buah Kapal (ABK) juga menjadi sasaran karena banyak terjadi Pemberantasan Hubungan Kerja (PHK).
"Bisnis pengolahan ikan di negara-negara itu banyak yang tutup, ABK dan karyawannya banyak yang kena PHK. Jadi sungguh dampaknya sangat besar," jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini mengungkapkan bahwa penindakan tegas terhadap kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia ini justru memberikan dampak signifikan bagi kelestarian laut dan kesejahteraan nelayan Indonesia. Pasalnya, tindakan terlarang tersebut selama ini telah banyak merugikan Indonesia, khususnya nelayan yang menjadi takut untuk melaut.
(Baca juga berita seputar Menteri KKP Susi Pudjiastuti di sini)
"Kerugian buat kita, illegal fishing merusak lingkungan, memberi dampak psikologis ke nelayan sehingga tidak berani melaut. Kalau melaut kapalnya ditabrak, langsung tenggelam," tutur dia.
Untuk itu, Widodo menegaskan, pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan tak akan pernah gentar untuk mengeksekusi kapal-kapal yang terbukti bersalah melakukan praktik pencurian ikan di laut Indonesia.
"Protes pasti ada, mereka tidak terima ditenggelamkan. Tapi ini aturan kita, tenggelamkan dulu baru menyampaikannya, yang penting sudah ditetapkan hukum bersalah atau inkrah," pungkasnya.
Kebijakannya tersebut pun menimbulkan kontroversi di industri perikanan mancanegara. Pasalnya, mereka harus gigit jari lantaran kapal-kapalnya dilarang masuk ke perairan Indonesia. Hal tersebut pun diakui Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas) 115, Laksamana Madya TNI Widodo.
Dia mengatakan, selama ini negara-negara seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, China hingga Jepang selalu mengandalkan suplai ikan dari Tanah Air. Akibatnya, pasokan ikan mereka pun semakin terkikis habis.
"Kebanyakan yang mencuri ikan di laut Indonesia dari Filiphina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, ada sebagian China dan Jepang mengandalkan suplai ikan dari kita, jadi mereka berusaha melakukan kegiatan ilegal di Indonesia. Di laut mereka kan tidak ada ikan," katanya di Jakarta, Jumat (1/1/2016)
Tak hanya itu, bisnis turunannya seperti pengolahan ikan pun banyak yang gulung tikar. Anak Buah Kapal (ABK) juga menjadi sasaran karena banyak terjadi Pemberantasan Hubungan Kerja (PHK).
"Bisnis pengolahan ikan di negara-negara itu banyak yang tutup, ABK dan karyawannya banyak yang kena PHK. Jadi sungguh dampaknya sangat besar," jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini mengungkapkan bahwa penindakan tegas terhadap kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia ini justru memberikan dampak signifikan bagi kelestarian laut dan kesejahteraan nelayan Indonesia. Pasalnya, tindakan terlarang tersebut selama ini telah banyak merugikan Indonesia, khususnya nelayan yang menjadi takut untuk melaut.
(Baca juga berita seputar Menteri KKP Susi Pudjiastuti di sini)
"Kerugian buat kita, illegal fishing merusak lingkungan, memberi dampak psikologis ke nelayan sehingga tidak berani melaut. Kalau melaut kapalnya ditabrak, langsung tenggelam," tutur dia.
Untuk itu, Widodo menegaskan, pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan tak akan pernah gentar untuk mengeksekusi kapal-kapal yang terbukti bersalah melakukan praktik pencurian ikan di laut Indonesia.
"Protes pasti ada, mereka tidak terima ditenggelamkan. Tapi ini aturan kita, tenggelamkan dulu baru menyampaikannya, yang penting sudah ditetapkan hukum bersalah atau inkrah," pungkasnya.
(akr)
Explore More