Target PDB 5,3% Dinilai Tak Akan Signifikan Kurangi Kemiskinan
Rabu, 06 Januari 2016 - 06:56 WIB
Target PDB 5,3% Dinilai Tak Akan Signifikan Kurangi Kemiskinan
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih mengemukakan target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,3% pada 2016 tidak akan signifikan mengurangi angka kemiskinan. Struktur industri di Tanah Air telah berubah dan mengalami penurunan kontribusi.
“Karakter industri sudah berubah sekarang, dulu setiap 1% pertumbuhan bisa serap hampir 500 ribu tenaga kerja. Sekarang hanya bisa serap 250-350 ribu tenaga kerja per 1% pertumbuhan. Hal ini karena struktur industri sudah berubah,” ujarnya, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (5/1/2015).
Dia menjelaskan perubahan struktur industri terlihat dari istilah industri padat karya yang bergeser menjadi lebih modern. Pabrik rokok atau garmen semakin lama terus mengurangi jumlah tenaga kerja dan menggunakan mesin untuk mengejar kualitas. Di pabrik rokok misalnya tidak lagi menggunakan sigaret kretek tangan dan menggunakan sigaret kretek mesin (SKM). Hal ini berdampak pada pengurangan penyerapan tenaga kerja.
“Pabrik kretek tangan sudah dilikuidasi. Begitu juga nasibnya pekerja di pabrik garnen. Industri padat karya sudah menggunakan mesin,” katanya.
Lana mengatakan pemerintah harus menciptakan lapangan kerja baru dengan sektor berbasis informal. Sektor seperti transportasi atau konstruksi dapat menjadi pengganti namun tetap masih terbatas untuk menampung tenaga kerja. Sektor konstruksi atau infrastruktur bisa menjadi alternatif karena membangun apartemen akan tetap butuh orang.
"Meskipun industri melambat namun tenaga kerja muda bisa pindah ke informal. Meskipun mass bekerja hanya singkat atau temporer. Pekerjaan seperti ojek online atau membangun apartemen dapat menjadi alternatif saat ini,” ujarnya.
Dia juga berharap pemerintah dapat lebih memaksimalkan dana desa yang sangat tergantung kreativitas kepala desa. Banyak realisasi dana desa yang terhambat karena desa harus mengajukan proposal. Seharusnya realisasi dana desa dapat diarahkan pemerintah ke program yang jelas seperti pengairan.
“Idenya bagus bottom up. Namun, dalam 2-3 tahun di periode ekonomi buruk ini seharusnya diberikan perintah penggunaan kemana dan memiliki standar program yang bagus,” tandasnya.
“Karakter industri sudah berubah sekarang, dulu setiap 1% pertumbuhan bisa serap hampir 500 ribu tenaga kerja. Sekarang hanya bisa serap 250-350 ribu tenaga kerja per 1% pertumbuhan. Hal ini karena struktur industri sudah berubah,” ujarnya, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (5/1/2015).
Dia menjelaskan perubahan struktur industri terlihat dari istilah industri padat karya yang bergeser menjadi lebih modern. Pabrik rokok atau garmen semakin lama terus mengurangi jumlah tenaga kerja dan menggunakan mesin untuk mengejar kualitas. Di pabrik rokok misalnya tidak lagi menggunakan sigaret kretek tangan dan menggunakan sigaret kretek mesin (SKM). Hal ini berdampak pada pengurangan penyerapan tenaga kerja.
“Pabrik kretek tangan sudah dilikuidasi. Begitu juga nasibnya pekerja di pabrik garnen. Industri padat karya sudah menggunakan mesin,” katanya.
Lana mengatakan pemerintah harus menciptakan lapangan kerja baru dengan sektor berbasis informal. Sektor seperti transportasi atau konstruksi dapat menjadi pengganti namun tetap masih terbatas untuk menampung tenaga kerja. Sektor konstruksi atau infrastruktur bisa menjadi alternatif karena membangun apartemen akan tetap butuh orang.
"Meskipun industri melambat namun tenaga kerja muda bisa pindah ke informal. Meskipun mass bekerja hanya singkat atau temporer. Pekerjaan seperti ojek online atau membangun apartemen dapat menjadi alternatif saat ini,” ujarnya.
Dia juga berharap pemerintah dapat lebih memaksimalkan dana desa yang sangat tergantung kreativitas kepala desa. Banyak realisasi dana desa yang terhambat karena desa harus mengajukan proposal. Seharusnya realisasi dana desa dapat diarahkan pemerintah ke program yang jelas seperti pengairan.
“Idenya bagus bottom up. Namun, dalam 2-3 tahun di periode ekonomi buruk ini seharusnya diberikan perintah penggunaan kemana dan memiliki standar program yang bagus,” tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
