Pemerintah Antisipasi Dampak Sosial Rencana PHK Karyawan Chevron
A
A
A
JAKARTA - PT Chevron Pacific Indonesia dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1.500 karyawannya di Indonesia pada dua pekan mendatang. Hal ini menyusul harga minyak dunia yang terus terpuruk di pasar global.
Menanggapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan akan mencari informasi lebih lanjut mengenai rencana PHK karyawan Chevron di Tanah Air. Pihaknya akan mencari solusi yang dapat mengantisipasi terjadinya hal tersebut. Apalagi, anjloknya harga minyak dunia tidak hanya dirasakan Chevron.
"Kita akan mendengar dulu apa yang terjadi di lapangan (soal rencana Chevron PHK karyawan). Kita lakukan antisipasi apa. Ini (penurunan harga minyak dunia) kan terjadi di seluruh dunia," ujaranya, beberapa waktu lalu di Balai Kartini, Jakarta.
Menurut Sudirman, jika rencana PHK tersebut benar pemerintah tidak bisa ikut campur lebih jauh. Pemerintah tidak memiliki kewenangan karena hal tersebut merupakan keputusan korporasi.
"Itu kan tindakan korporasi Chevron. Kita enggak bisa ikut campur. Pemerintah hanya bisa antisipasi dampak sosial yang mugkin terjadi. Aspek sosial lain," imbuh Sudirman.
Mantan bos PT Pindad (Persero) ini menyebutkan, meski pemangkasan karyawan Chevron terjadi pihaknya yakin target produksi minyak nasional tidak akan terganggu. "Yang saya pahami, mereka bukan menurunkan target, tapi efisiensi. Memotong yang bisa dihemat dengan satu catatan target tetap dilakukan," tandasnya.
Dampak anjloknya harga minyak dunia memaksa Chevron dan perusahaan lain memutar otak agar bisa bertahan di tengah situasi yang tidak menguntungkan.
Sebagai informasi, Chevron beroperasi di Tanah Air sejak 1924, dengan wilayah kerja di Kalimantan dan Sumatera. Di Sumatera, Chevron mengoperasikan dua lapangan utama, yaitu Duri dan Minas. Mereka juga mengoperasikan Pelabuhan Dumai, yang menjadi terminal pengangkutan minyak terakhir.
Sementara di Kalimantan Timur, wilayah kerja Chevron terdiri dari North Area, South Area, dan West Seno. Sayang, sepanjang 2015 Chevron gagal mengebor 49 sumur eksplorasi.
Menanggapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan akan mencari informasi lebih lanjut mengenai rencana PHK karyawan Chevron di Tanah Air. Pihaknya akan mencari solusi yang dapat mengantisipasi terjadinya hal tersebut. Apalagi, anjloknya harga minyak dunia tidak hanya dirasakan Chevron.
"Kita akan mendengar dulu apa yang terjadi di lapangan (soal rencana Chevron PHK karyawan). Kita lakukan antisipasi apa. Ini (penurunan harga minyak dunia) kan terjadi di seluruh dunia," ujaranya, beberapa waktu lalu di Balai Kartini, Jakarta.
Menurut Sudirman, jika rencana PHK tersebut benar pemerintah tidak bisa ikut campur lebih jauh. Pemerintah tidak memiliki kewenangan karena hal tersebut merupakan keputusan korporasi.
"Itu kan tindakan korporasi Chevron. Kita enggak bisa ikut campur. Pemerintah hanya bisa antisipasi dampak sosial yang mugkin terjadi. Aspek sosial lain," imbuh Sudirman.
Mantan bos PT Pindad (Persero) ini menyebutkan, meski pemangkasan karyawan Chevron terjadi pihaknya yakin target produksi minyak nasional tidak akan terganggu. "Yang saya pahami, mereka bukan menurunkan target, tapi efisiensi. Memotong yang bisa dihemat dengan satu catatan target tetap dilakukan," tandasnya.
Dampak anjloknya harga minyak dunia memaksa Chevron dan perusahaan lain memutar otak agar bisa bertahan di tengah situasi yang tidak menguntungkan.
Sebagai informasi, Chevron beroperasi di Tanah Air sejak 1924, dengan wilayah kerja di Kalimantan dan Sumatera. Di Sumatera, Chevron mengoperasikan dua lapangan utama, yaitu Duri dan Minas. Mereka juga mengoperasikan Pelabuhan Dumai, yang menjadi terminal pengangkutan minyak terakhir.
Sementara di Kalimantan Timur, wilayah kerja Chevron terdiri dari North Area, South Area, dan West Seno. Sayang, sepanjang 2015 Chevron gagal mengebor 49 sumur eksplorasi.
(dmd)