Dipelototi Pemerintah dan DPR, Ini Perkembangan Alih Kelola Blok Rokan

loading...
Dipelototi Pemerintah dan DPR, Ini Perkembangan Alih Kelola Blok Rokan
Alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina diawasi ketat pemerintah dan DPR. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Pemerintah bersama DPR mengawal secara ketat proses peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina (Persero) . Pengelolaan salah satu blok minyak terbesar di Indonesia tersebut diharapkan tetap menjaga produksi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Riau dan Indonesia pada umummya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan dukungannya terhadap proses alih kelola yang difasilitasi oleh Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sesuai sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga: Perkuat Strategi Bisnis, Pertamina Siapkan Alih Kelola Blok Rokan

"Saya mengharapkan agar produksi Blok Rokan dapat terjaga, bahkan ditingkatkan. Saat ini telah dilakukan identifikasi potensi-potensi lain di Blok Rokan yang belum dikembangkan PT CPI dan menjadi harapan peningkatan produksi migas di masa depan," ujar Tutuka di Jakarta, Jumat (12/3/2021).

Pada kesempatan yang sama, Panitia Kerja Migas antara Pemerintah dan Komisi VII DPR Alex yang dipimpin Alex Noerdin menegaskan proses alih kelola berjalan lancar. "Insya Allah pengalihan pengelolaan Blok Rokan akan berjalan lancar dan yang paling penting memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Riau dan republik ini," ujar Alex.



Dengan alih kelola ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan taraf hidup masyarakat. Alex juga meminta agar Pemda Riau dilibatkan dalam Tim Alih Kelola Blok Rokan.

Gubernur Riau Syamsuar mengharapkan agar produksi migas dari Blok Rokan dapat dimaksimalkan lantaran pendapatan daerah ini sangat bergantung pada bagi hasil migas. "Kalau misalnya bagi hasil migas seadanya, kami kesulitan. Sementara di sisi lain, pembangunan infrastruktur migas seperti jalan raya yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, belum dapat diselesaikan," tuturnya.

Untuk itulah, Pemerintah Daerah Riau sangat mendukung kelancaran alih kelola Blok Rokan ini dan berkomitmen untuk memfasilitasi dan menjaga situasi aman dan kondusif dalam peralihan ke Pertamina.

Syamsuar menyatakan, kesiapan BUMD dan perusahaan lokal dalam kerja sama business to business dan selaku vendor atau kontraktor di semua sektor baik operator maupun penunjang. "Kami juga menekankan pada PHR agar melakukan keterbukaan informasi atas kebutuhan tenaga kerja Pertamina," katanya. Ditegaskan pula bahwa Pemda Riau siap membantu memfasilitasi perizinan dalam masa transisi alih kelola ini.

Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffe Suardin menjelaskan, untuk menahan laju penurunan produksi migas di Blok Rokan, dilakukan investasi pemboran yang sudah dilaksanakan sejak Januari 2021. Komitmen kerja pasti Blok Rokan tahun 2021-2026 sebesar USD500 juta, terdiri dari program eksplorasi sebesar USD142,3 juta dan program eksploitasi (EOR) sebesar USD357,7 juta.



Progress alih kelola Blok Rokan saat ini yang terkait migrasi data teknis dan operasional telah mencapai 80%. Sedangkan untuk chemical EOR telah mencapai 50%, di mana CPI dan PHR terus bekerja sama dalam percepatan data transfer, model conversion, me-resolve issue surfactant dan reinstatement SFT-2 facility.

Untuk manajemen kontrak, progresnya mencapai 60% di mana 236 dari total 393 kontrak eksisting telah selesai di-mirroring. Pengadaan rig dan material 115 sumur mencapai 100%, sedangkan 77 sumur mencapai 10%. Terkait ketenagakerjaan, telah rampung 70% di mana telah tercapai kesepakatan transfer karyawan antara PT CPI dan PHR.

PHR juga akan melanjutkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program ini diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Riau di bidang pendidikan, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Perencanaan program akan melibatkan Pemda.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top