Soal Blok Masela, Faisal Basri Minta Rizal Ramli Ditertibkan
Jum'at, 22 Januari 2016 - 23:20 WIB
Soal Blok Masela, Faisal Basri Minta Rizal Ramli Ditertibkan
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyindir sikap Menteri Koordinator (Menko) bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pengembangan kilang di Blok Masela, Maluku yang membuat gaduh dan menciptakan ketidakpastian bagi investor. Bahkan, dia secara terang-terangan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menertibkan Rizal Ramli.
Betapa tidak, Mantan Menko bidang Perekonomian ini secara mengejutkan memunculkan opsi baru dalam rencana pengembangan kilang di Blok Masela, yaitu lewat jalur darat dengan skema pipanisasi (onshore). Alasannya, skema pipanisasi akan menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian di lingkungan sekitar.
"Jadi ini sejak 2010 floating (di Blok Masela), tiba-tiba muncul 2015 onshore," ujarnya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (22/1/2016).
Presiden Jokowi lantas meminta konsultan independen dalam hal ini Poten and Partner untuk mengkaji dua opsi tersebut. Hasilnya, Poten and Partner merekomendasikan kilang dibangun di laut atau dengan skema floating LNG (onshore).
"Pak Jokowi meminta lantas agar dikaji oleh perusahaan yang bereputasi dunia, dapatlah Poten. Poten udah persentasi, saya kebetulan di tim counterpart. Tapi tidak putus-putus juga. Jadi ini apa sih yang terjadi ini? Kan jadi aneh," bebernya.
Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini menuturkan, jika kilang tersebut dibangun sejak saat ini, produksi baru bisa dilakukan paling cepat pada 2024. Jika menggunakan skema pipanisasi, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk pembebasan lahan.
Bahkan, jika diasumsikan pembebasan tanahnya berlangsung selama lima tahun, maka kilang di Blok Masela baru berproduksi pada 2029 hingga 2030 mendatang.
"Enggak ada lagi yang percaya investor di sini. Tobat semua, dan pada akhirnya mengatakan ini pemerintahnya serius enggak sih tarik investor. Kok kita dipersulit terus, suatu yang sudah pasti jadi enggak pasti karena omongan satu menteri (Menko bidang Kemaritiman-Rizal Ramli). Ya harus ada penertiban lah (menterinya)," tandasnya.
Betapa tidak, Mantan Menko bidang Perekonomian ini secara mengejutkan memunculkan opsi baru dalam rencana pengembangan kilang di Blok Masela, yaitu lewat jalur darat dengan skema pipanisasi (onshore). Alasannya, skema pipanisasi akan menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian di lingkungan sekitar.
"Jadi ini sejak 2010 floating (di Blok Masela), tiba-tiba muncul 2015 onshore," ujarnya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (22/1/2016).
Presiden Jokowi lantas meminta konsultan independen dalam hal ini Poten and Partner untuk mengkaji dua opsi tersebut. Hasilnya, Poten and Partner merekomendasikan kilang dibangun di laut atau dengan skema floating LNG (onshore).
"Pak Jokowi meminta lantas agar dikaji oleh perusahaan yang bereputasi dunia, dapatlah Poten. Poten udah persentasi, saya kebetulan di tim counterpart. Tapi tidak putus-putus juga. Jadi ini apa sih yang terjadi ini? Kan jadi aneh," bebernya.
Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini menuturkan, jika kilang tersebut dibangun sejak saat ini, produksi baru bisa dilakukan paling cepat pada 2024. Jika menggunakan skema pipanisasi, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk pembebasan lahan.
Bahkan, jika diasumsikan pembebasan tanahnya berlangsung selama lima tahun, maka kilang di Blok Masela baru berproduksi pada 2029 hingga 2030 mendatang.
"Enggak ada lagi yang percaya investor di sini. Tobat semua, dan pada akhirnya mengatakan ini pemerintahnya serius enggak sih tarik investor. Kok kita dipersulit terus, suatu yang sudah pasti jadi enggak pasti karena omongan satu menteri (Menko bidang Kemaritiman-Rizal Ramli). Ya harus ada penertiban lah (menterinya)," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
