Pemerintah Tak Bisa Cegah Schlumberger PHK Karyawan
Senin, 25 Januari 2016 - 15:36 WIB
Pemerintah Tak Bisa Cegah Schlumberger PHK Karyawan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tidak bisa mencegah perusahaan Schlumberger yang merumahkan 10.000 karyawan dalam tiga bulan terakhir, sebagai dampak melorotnya harga minyak dunia.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I GN Wiratmaja Puja mengemukakan, Schlumberger merupakan perusahaan jasa penunjang migas dan PHK terjadi di seluruh dunia. Karena itu, pemerintah tidak bisa mencegahnya.
"Kalau Schlumberger itu kan perusahaan penunjang dan itu seluruh dunia. Kalau industri penunjang kita hanya bisa mengimbau tidak bisa memaksa," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (25/1/2016).
Dia mengatakan, pihaknya hanya bisa meminta para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar tidak merumahkan karyawan. Sementara perusahaan penunjang migas seperti Schlumberger bukan KKKS yang dapat diatur pemerintah.
"Yang kita sangat konsen kan tentu pertama ini adalah KKKS kita ya Chevron dan sebagainya untuk kita minta agar tidak ada PHK besar-besaran," imbuh dia.
Jika ada pengurangan karyawan di KKKS, tambah Wirat, pihaknya berharap hal tersebut hanya natural saja dalam hal ini pensiun atau pindah kerja. Jadi, pemberhentian besar-besaran tidak terjadi di kontraktor migas Tanah Air.
"Dari situlah kita diskusi mereka butuh apa, sekarang lagi diskusi ada yang minta tax holiday, ada yang minta moratorium eksplorasi dan sebagainya ini sedang kita bahas, supaya industri hulu tetap jalan. Supaya mereka tetap bisa survive tanpa harus PHK," tandasnya.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I GN Wiratmaja Puja mengemukakan, Schlumberger merupakan perusahaan jasa penunjang migas dan PHK terjadi di seluruh dunia. Karena itu, pemerintah tidak bisa mencegahnya.
"Kalau Schlumberger itu kan perusahaan penunjang dan itu seluruh dunia. Kalau industri penunjang kita hanya bisa mengimbau tidak bisa memaksa," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (25/1/2016).
Dia mengatakan, pihaknya hanya bisa meminta para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar tidak merumahkan karyawan. Sementara perusahaan penunjang migas seperti Schlumberger bukan KKKS yang dapat diatur pemerintah.
"Yang kita sangat konsen kan tentu pertama ini adalah KKKS kita ya Chevron dan sebagainya untuk kita minta agar tidak ada PHK besar-besaran," imbuh dia.
Jika ada pengurangan karyawan di KKKS, tambah Wirat, pihaknya berharap hal tersebut hanya natural saja dalam hal ini pensiun atau pindah kerja. Jadi, pemberhentian besar-besaran tidak terjadi di kontraktor migas Tanah Air.
"Dari situlah kita diskusi mereka butuh apa, sekarang lagi diskusi ada yang minta tax holiday, ada yang minta moratorium eksplorasi dan sebagainya ini sedang kita bahas, supaya industri hulu tetap jalan. Supaya mereka tetap bisa survive tanpa harus PHK," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
