Belum Peroleh Izin, DPR Minta Proyek Kereta Cepat Ditunda
Belum Peroleh Izin, DPR Minta Proyek Kereta Cepat Ditunda
A
A
A
JAKARTA - DPR RI meminta pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditunda. Hal ini menyusul banyaknya perizinan yang belum dibereskan pelaksana proyek prestisius Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro menyarankan agar proyek kereta-cepat ditunda walaupun sudah ada (Peraturan Presiden) Perpres No 107/2015 tentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Banyak perizinan yang belum didapat dan menabrak sejumlah ketentuan perundang-undangan.
"Agar mematuhi PP No 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan agar mematuhi PP 27/ 2012 tentang izin lingkungan," ujar Nizar dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi V di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2016).
(Baca: Menhub Beberkan Banyak Perizinan Kereta Cepat Belum Selesai)
Dia memandang, proyek tersebut akan menjadi beban keuangan negara dengan pinjaman dari China sebesar Rp79 triliun yang diangsur selama 60 tahun. Apalagi tahun 2015 tanggung jawab melalui APBN dengan angsuran pemerintah untuk cicilan utang sebesar Rp365 triliun. Selain itu, secara asas manfaat kurang karena hanya sepanjang 141 Km dan agak bertentangan dengan konsep presiden yang akan membangun tol laut.
"Eksodus pekerja lokal dari China juga bisa menghilangkan kesempatan pekerjaan bagi penduduk lokal karena ini pasti syaratnya adalah melibatkan pekerja dari China," jelas Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra di Komisi V itu.
Nizar menambahkan, Menhub Jonan sendiri mengakui bahwa proyek tersebut masih belum mendapatkan sejumlah perizinan lantaran belum memenuhi sejumlah dokumen yang diminta sebagai syarat pembangunan. "Jadi atas pertimbangan tersebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung wajar ditunda," tandasnya.
Baca juga:
- Izin Pembangunan Kereta Cepat Ternyata Masih Digodok Kemenhub
- Kereta Cepat Tak Sejalan Program Infrastruktur
- Soal Proyek Kereta Cepat, Yusril Sebut Grasa-Grusu
Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro menyarankan agar proyek kereta-cepat ditunda walaupun sudah ada (Peraturan Presiden) Perpres No 107/2015 tentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Banyak perizinan yang belum didapat dan menabrak sejumlah ketentuan perundang-undangan.
"Agar mematuhi PP No 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan agar mematuhi PP 27/ 2012 tentang izin lingkungan," ujar Nizar dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi V di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2016).
(Baca: Menhub Beberkan Banyak Perizinan Kereta Cepat Belum Selesai)
Dia memandang, proyek tersebut akan menjadi beban keuangan negara dengan pinjaman dari China sebesar Rp79 triliun yang diangsur selama 60 tahun. Apalagi tahun 2015 tanggung jawab melalui APBN dengan angsuran pemerintah untuk cicilan utang sebesar Rp365 triliun. Selain itu, secara asas manfaat kurang karena hanya sepanjang 141 Km dan agak bertentangan dengan konsep presiden yang akan membangun tol laut.
"Eksodus pekerja lokal dari China juga bisa menghilangkan kesempatan pekerjaan bagi penduduk lokal karena ini pasti syaratnya adalah melibatkan pekerja dari China," jelas Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra di Komisi V itu.
Nizar menambahkan, Menhub Jonan sendiri mengakui bahwa proyek tersebut masih belum mendapatkan sejumlah perizinan lantaran belum memenuhi sejumlah dokumen yang diminta sebagai syarat pembangunan. "Jadi atas pertimbangan tersebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung wajar ditunda," tandasnya.
Baca juga:
- Izin Pembangunan Kereta Cepat Ternyata Masih Digodok Kemenhub
- Kereta Cepat Tak Sejalan Program Infrastruktur
- Soal Proyek Kereta Cepat, Yusril Sebut Grasa-Grusu
(dmd)
Explore More