KSBSI Minta Pemerintah Cegah PHK Ribuan Buruh Migas

JAKARTA - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) melihat sinyalemen buruk dari melemahnya harga minyak dunia. Banyak perusahaan migas yang kembang-kempis sehingga terpaksa melakukan efisiensi dan restrukturisasi dengan langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah karyawan.

Menanggapi hal itu, Presiden KSBSI Mudhofir Khamid meminta pemerintah untuk segera mengantisipasi dan membuat kebijakan yang melindungi ribuan buruh, yaitu rakyat Indonesia yang bekerja di sektor migas dan pengusaha sebagai penyedia produk energi migas yang menyediakan lapangan kerja.

Baca: 300 Ribu Buruh Migas di Indonesia Terancam PHK

"Belajar dari situasi perlambatan ekonomi Indonesia pada akhir tahun lalu, pemerintah agar memberikan kebijakan berupa insentif bagi industri migas. Hal ini agar (mereka) dapat bertahan dalam situasi ini. Semua pihak harus dapat memahami kondisi permasalahan global ini, agar dapat duduk bersama mencari jalan keluar," ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Jumat (29/1/2016).

Sebab itu, lanjut Mudhofir, ke depan diharapkan pemerintah dapat bekerja sama dengan serikat buruh untuk membuat konsep pasar tenaga kerja yang direncanakan dan diimplementasikan dengan baik.

"Sehingga Indonesia akan menjadi lebih siap dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan, baik nasional, regional ataupun yang disebabkan oleh permasalahan global," tandasnya.

Baca juga:

Pemerintah Tak Bisa Cegah Schlumberger PHK Karyawan

Chevron Niat PHK, JK Ramal Kenaikan Harga Minyak Tunggu Waktu

Pemerintah Bingung Respons Keputusan PHK Perusahaan Migas