Soal Blok Masela, Seskab Akui Para Menteri Tak Satu Suara
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengakui hingga saat ini para menteri dalam Kabinet Kerja belum satu suara terkait pengembangan kilang di Blok Masela, Kalimantan Timur. Perbedaan pendapat dijelaskan masih terjadi dalam rapat kabinet terbatas (ratas) yang diadakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.
"Isunya adalah mengenai apakah fasilitasnya akan dibangun di darat atau di laut. Memang masih ada perbedaan pandangan yang sangat tajam antara di darat dan di laut," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/2/2016).
Meski begitu menurutnya, perbedaan tersebut akan membuat Presiden Jokowi punya banyak pandangan sebelum mengambil keputusan. Jokowi pun memutuskan untuk tidak mengambil keputusan mengenai Blok Masela hari ini. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan mendengar pendapat dari investor dalam hal ini Inpex Corporation dan Shell Plc.
"Karena masih ada perbedaan yang sangat tajam, tetapi hal ini sangat memperkaya presiden dalam mengambil keputusan. Maka presiden memutuskan untuk tidak diputuskan hari ini. Presiden akan mengundang secara khusus investor dalam hal ini Inpex dan Shell untuk didengarkan, karena mereka nanti yang akan menjalankan," imbuh dia.
(Baca Juga: Rincian Kenapa Skema Kilang Darat Terbaik Buat Blok Masela)
Politisi PDI-Perjuangan ini meyakini apapun keputusan yang akan diambil oleh Presiden Jokowi adalah yang terbaik untuk kepentingan bangsa dengan mempertimbangkan konstitusi dan kepentingan masyarakat banyak. "Dan juga tentunya manfaat jangka panjang yang seluas-luasnya keberadaan proyek sangat besar ini," tandasnya.
Sementara itu Menteri ESDM Sudirman Said mengemukakan bahwa argumen yang muncul dari para menteri disampaikan secara terbuka. Para menteri menyampaikan pandangan dan keyakinannya masing-masing terkait skema LNG terapung (floating LNG/FLNG/offshore) atau skema pipanisasi (onshore)
Namun dibalik perdebatan tersebut, mantan Bos PT Pindad (Persero) ini mengaku para menteri sepakat bahwa Presiden Jokowi akan mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan pembangunan daerah.
"Karena sejak awal memang pesan beliau adalah apapun yang dipilih, yang paling diutamakan adalah bagaimana keberadaan proyek Masela itu bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi setempat. Kita tunggu saja. Jadi tahapan berikutnya adalah presiden akan mengundang pihak Inpex dan SHell. Barangkali dalam waktu dekat akan segera diputuskan," pungkasnya.
Sebagai informasi dalam rapat terbatas hari ini dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut B Pandjaitan, Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, dan Gubernur Maluku Said Assagaff.
"Isunya adalah mengenai apakah fasilitasnya akan dibangun di darat atau di laut. Memang masih ada perbedaan pandangan yang sangat tajam antara di darat dan di laut," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/2/2016).
Meski begitu menurutnya, perbedaan tersebut akan membuat Presiden Jokowi punya banyak pandangan sebelum mengambil keputusan. Jokowi pun memutuskan untuk tidak mengambil keputusan mengenai Blok Masela hari ini. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan mendengar pendapat dari investor dalam hal ini Inpex Corporation dan Shell Plc.
"Karena masih ada perbedaan yang sangat tajam, tetapi hal ini sangat memperkaya presiden dalam mengambil keputusan. Maka presiden memutuskan untuk tidak diputuskan hari ini. Presiden akan mengundang secara khusus investor dalam hal ini Inpex dan Shell untuk didengarkan, karena mereka nanti yang akan menjalankan," imbuh dia.
(Baca Juga: Rincian Kenapa Skema Kilang Darat Terbaik Buat Blok Masela)
Politisi PDI-Perjuangan ini meyakini apapun keputusan yang akan diambil oleh Presiden Jokowi adalah yang terbaik untuk kepentingan bangsa dengan mempertimbangkan konstitusi dan kepentingan masyarakat banyak. "Dan juga tentunya manfaat jangka panjang yang seluas-luasnya keberadaan proyek sangat besar ini," tandasnya.
Sementara itu Menteri ESDM Sudirman Said mengemukakan bahwa argumen yang muncul dari para menteri disampaikan secara terbuka. Para menteri menyampaikan pandangan dan keyakinannya masing-masing terkait skema LNG terapung (floating LNG/FLNG/offshore) atau skema pipanisasi (onshore)
Namun dibalik perdebatan tersebut, mantan Bos PT Pindad (Persero) ini mengaku para menteri sepakat bahwa Presiden Jokowi akan mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan pembangunan daerah.
"Karena sejak awal memang pesan beliau adalah apapun yang dipilih, yang paling diutamakan adalah bagaimana keberadaan proyek Masela itu bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi setempat. Kita tunggu saja. Jadi tahapan berikutnya adalah presiden akan mengundang pihak Inpex dan SHell. Barangkali dalam waktu dekat akan segera diputuskan," pungkasnya.
Sebagai informasi dalam rapat terbatas hari ini dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut B Pandjaitan, Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, dan Gubernur Maluku Said Assagaff.
(akr)