Menhub Jonan Tegaskan Proyek LRT Didanai APBN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menegaskan proyek pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) tidak mengalami kendala dalam pembiayaan. Dia menerangkan pasalnya proyek tersebut adalah rencana pemerintah dan bakal dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Pembiayaan LRT Jabodetabek dari APBN. LRT ini bukan proyeknya BUMN, ini proyeknya pemerintah dan DIPA-nya adalah Kementerian Perhubungan. Dari dulu perpresnya menyebutkan APBN. Cuma yang meresmikan (groundbreaking) aja Kementerian BUMN. Saya juga heran," jelasnya di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Rabu (3/4/2016).
(Baca Juga: Tak Hanya Kereta Cepat, Bandung Juga Kebut Proyek LRT)
Selain itu dia juga menerangkan dalam rapat koordinasi ini juga membahas soal penugasan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai operator LRT Jabodetabek. Karena sebelumnya dikatakan rencananya akan dilakukan lelang untuk mencari operator LRT Jabodetabek.
"Ini cuma mengubah penugasan operator LRT Jabodetabek. Bapak Presiden menghendaki ditugaskan kepada PT KAI. Jadi tidak usah dilelang karena akan makan waktu yang panjang dan sebagainya. Itu saja, tidak ada yang lain," imbuh dia.
Sementara seputar isu bahwa lahan yang digunakan untuk membangun trase LRT bentrok (overlapping) dengan lahan kereta api cepat, dibantah keras olehnya usai menghadiri rapat koordinasi (rakor) untuk membahas LRT Jabodetabek yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution.
"Siapa yang bilang (lahan) overlapping (dengan kereta cepat)? Tidak ada. Siapa yang bilang? Tidak ada," tandasnya.
"Pembiayaan LRT Jabodetabek dari APBN. LRT ini bukan proyeknya BUMN, ini proyeknya pemerintah dan DIPA-nya adalah Kementerian Perhubungan. Dari dulu perpresnya menyebutkan APBN. Cuma yang meresmikan (groundbreaking) aja Kementerian BUMN. Saya juga heran," jelasnya di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Rabu (3/4/2016).
(Baca Juga: Tak Hanya Kereta Cepat, Bandung Juga Kebut Proyek LRT)
Selain itu dia juga menerangkan dalam rapat koordinasi ini juga membahas soal penugasan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai operator LRT Jabodetabek. Karena sebelumnya dikatakan rencananya akan dilakukan lelang untuk mencari operator LRT Jabodetabek.
"Ini cuma mengubah penugasan operator LRT Jabodetabek. Bapak Presiden menghendaki ditugaskan kepada PT KAI. Jadi tidak usah dilelang karena akan makan waktu yang panjang dan sebagainya. Itu saja, tidak ada yang lain," imbuh dia.
Sementara seputar isu bahwa lahan yang digunakan untuk membangun trase LRT bentrok (overlapping) dengan lahan kereta api cepat, dibantah keras olehnya usai menghadiri rapat koordinasi (rakor) untuk membahas LRT Jabodetabek yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution.
"Siapa yang bilang (lahan) overlapping (dengan kereta cepat)? Tidak ada. Siapa yang bilang? Tidak ada," tandasnya.
(akr)