Jokowi Minta Masyarakat Beri Masukan Nama Kereta Cepat
Kamis, 04 Februari 2016 - 19:02 WIB
Jokowi Minta Masyarakat Beri Masukan Nama Kereta Cepat
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat memberikan nama untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk itu, dia mengharapkan humas di kementerian atau lembaga negara menjadi mitra informasi yang tepat dalam menyosialisasikan hal tersebut.
Harapan itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi bersama Humas Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).
"Melibatkan masyarakat itu penting. Misalnya dengan mulai melibatkan masyarakat dalam program pemerintah maupun BUMN. Sebagai contoh apa nama yang pas untuk kereta cepat? Mungkin halilintar. Beri kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (4/2/2016).
Karena, lanjut dia, humas di instansi kementerian maupun lembaga negara lainnya dituntut memiliki kepekaan terhadap situasi yang berkembang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap, kehumasan ke depan lebih tepat dan akurat dalam memberikan informasi kepada publik.
"Kesampingkan ego sektoral. Kedepankan kebersamaan dan sinergi. Jangan hanya fokus pada masalah-masalah yang ada di kementeriannya saja," tandas Jokowi.
Baca juga:
Gawat! Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rawan Gempa
RI Rawan Gempa, Wajar Perizinan Kereta Cepat Ketat
Kemenhub Beberkan Rincian Dokumen Agar Izin Kereta Cepat Keluar
Harapan itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi bersama Humas Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).
"Melibatkan masyarakat itu penting. Misalnya dengan mulai melibatkan masyarakat dalam program pemerintah maupun BUMN. Sebagai contoh apa nama yang pas untuk kereta cepat? Mungkin halilintar. Beri kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (4/2/2016).
Karena, lanjut dia, humas di instansi kementerian maupun lembaga negara lainnya dituntut memiliki kepekaan terhadap situasi yang berkembang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap, kehumasan ke depan lebih tepat dan akurat dalam memberikan informasi kepada publik.
"Kesampingkan ego sektoral. Kedepankan kebersamaan dan sinergi. Jangan hanya fokus pada masalah-masalah yang ada di kementeriannya saja," tandas Jokowi.
Baca juga:
Gawat! Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rawan Gempa
RI Rawan Gempa, Wajar Perizinan Kereta Cepat Ketat
Kemenhub Beberkan Rincian Dokumen Agar Izin Kereta Cepat Keluar
(dmd)
Lihat Juga :
