Serikat Pekerja Tolak Upaya Pemecahan PLN
Kamis, 11 Februari 2016 - 11:55 WIB
Serikat Pekerja Tolak Upaya Pemecahan PLN
A
A
A
JAKARTA - Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menolak upaya pelemahan PLN, dalam hal ini pemecahan PLN dan swastanisasi ketenagalistrikan. Pemecahan ini diketahui dimulai dari pembangkit dan rencana diberlakukannya tarif listrik per daerah.
Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Deden Adhityadharma mengatakan, meski alasan pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperkuat kelistrikan daerah, namun pada hakekatnya untuk mengakomodasi kepentingan segelintir orang.
"Maka, kami menolak adanya pemecahan ini. PLN itu bagi mereka seolah hanya akan dijadikan sarana untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas," katanya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Menurutnya, hal ini seolah 'mengangkangi' amanat konstitusi UUD Pasal 33 ayat 2 yang dalam realitanya menjadi cabang-cabang usaha yang penting bagi kepentingan segelintir oknum tersebut.
"Mereka nanti akan menguasai hajat hidup orang banyak karena memecah kelistrikan di enam provinsi tadi," ujar dia.
Pemecahan ini, lanjut Deden, sebenarnya sudah dimulai dengan memperbesar porsi peran swasta dalam bidang pembangkitan dan porsi yang menguntungkan dalam industri ketenagalistrikan.
"Jika ini dibiarkan terus, maka bisa jadi PLN hanya akan menjadi service company saja yang hanya fokus mengelola transmisi dan distribusi," pungkasnya.
Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Deden Adhityadharma mengatakan, meski alasan pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperkuat kelistrikan daerah, namun pada hakekatnya untuk mengakomodasi kepentingan segelintir orang.
"Maka, kami menolak adanya pemecahan ini. PLN itu bagi mereka seolah hanya akan dijadikan sarana untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas," katanya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Menurutnya, hal ini seolah 'mengangkangi' amanat konstitusi UUD Pasal 33 ayat 2 yang dalam realitanya menjadi cabang-cabang usaha yang penting bagi kepentingan segelintir oknum tersebut.
"Mereka nanti akan menguasai hajat hidup orang banyak karena memecah kelistrikan di enam provinsi tadi," ujar dia.
Pemecahan ini, lanjut Deden, sebenarnya sudah dimulai dengan memperbesar porsi peran swasta dalam bidang pembangkitan dan porsi yang menguntungkan dalam industri ketenagalistrikan.
"Jika ini dibiarkan terus, maka bisa jadi PLN hanya akan menjadi service company saja yang hanya fokus mengelola transmisi dan distribusi," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
