Iuran Kepesertaan Jaminan Sosial RI Terendah di Dunia Setelah Nigeria
Jum'at, 12 Februari 2016 - 00:08 WIB
Iuran Kepesertaan Jaminan Sosial RI Terendah di Dunia Setelah Nigeria
A
A
A
JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan berharap kondisi perekonomian nasional dapat segera pulih sehingga dapat meningkatkan iuran kepesertaan. Adapun kondisi saat ini iuran kepesertaan jaminan sosial di Indonesia merupakan kedua terendah di dunia setelah Nigeria.
Dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) misalnya, iuran hanya 5,7%. Hal ini berarti dengan pendapatan Rp1 juta maka iurannya hanya Rp57 ribu.
“Iuran sekecil itu minim sekali. Bandingkan misalnya dengan Malaysia sebesar 24% dan Singapura sebesar 32% dari take home pay. Sehingga wajar apabila asetnya bisa Rp1.200 triliun di Malaysia, sedangkan kita baru Rp200 triliun. Para pekerja di sana bisa kena cekal apabila tidak menjadi peserta. Kita harus ubah paradigma masyarakat. Supaya hasilnya nanti ketika pensiun di hari tua bisa lebih menguntungkan,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, Kamis (11/2/2016).
Hingga periode Desember 2015, total iuran BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp35,95 triliun (un-audited). Sementara klaim jaminan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) sudah sekitar Rp14,45 triliun dari 1,7 juta kasus. Klaim Jaminan Kematian (JKM) mencapai Rp416 miliar dari 28 ribu kasus dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar Rp665 miliar dari 110 ribu kasus.
Sementara total dana kelolaan hingga Desember 2015 sebesar Rp206 triliun atau naik sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sementara hasil investasi telah mencapai Rp17,69 triliun atau tumbuh sekitar 10%.
Elvyn berharap pada 2016 jumlah kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan bertambah sekitar 4 juta peserta atau menjadi 23,1 juta kepesertaan.
Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga BPJS TK Junaedi mengatakan, pihaknya terus mengembangkan kerja sama antarlembaga. Salah satunya ialah menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan fungsi masing-masing pihak dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di daerah,
Selain itu, untuk melihat sejauhmana optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial di daerah tersebut dengan mekanisme PTSP dan PATEN yang telah berjalan.
Sementara untuk jumlah pekerja Bukan Penerima Upah (BPU/ sektor informal) ditargetkan mencapai 1 juta pekerja. Pihaknya pun optimistis target akuisisi 1 juta pekerja informal dapat tercapai, mengingat masih rendahnya angka peserta nonformal saat ini dibandingkan sektor formal.
Dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) misalnya, iuran hanya 5,7%. Hal ini berarti dengan pendapatan Rp1 juta maka iurannya hanya Rp57 ribu.
“Iuran sekecil itu minim sekali. Bandingkan misalnya dengan Malaysia sebesar 24% dan Singapura sebesar 32% dari take home pay. Sehingga wajar apabila asetnya bisa Rp1.200 triliun di Malaysia, sedangkan kita baru Rp200 triliun. Para pekerja di sana bisa kena cekal apabila tidak menjadi peserta. Kita harus ubah paradigma masyarakat. Supaya hasilnya nanti ketika pensiun di hari tua bisa lebih menguntungkan,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, Kamis (11/2/2016).
Hingga periode Desember 2015, total iuran BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp35,95 triliun (un-audited). Sementara klaim jaminan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) sudah sekitar Rp14,45 triliun dari 1,7 juta kasus. Klaim Jaminan Kematian (JKM) mencapai Rp416 miliar dari 28 ribu kasus dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar Rp665 miliar dari 110 ribu kasus.
Sementara total dana kelolaan hingga Desember 2015 sebesar Rp206 triliun atau naik sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sementara hasil investasi telah mencapai Rp17,69 triliun atau tumbuh sekitar 10%.
Elvyn berharap pada 2016 jumlah kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan bertambah sekitar 4 juta peserta atau menjadi 23,1 juta kepesertaan.
Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga BPJS TK Junaedi mengatakan, pihaknya terus mengembangkan kerja sama antarlembaga. Salah satunya ialah menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan fungsi masing-masing pihak dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di daerah,
Selain itu, untuk melihat sejauhmana optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial di daerah tersebut dengan mekanisme PTSP dan PATEN yang telah berjalan.
Sementara untuk jumlah pekerja Bukan Penerima Upah (BPU/ sektor informal) ditargetkan mencapai 1 juta pekerja. Pihaknya pun optimistis target akuisisi 1 juta pekerja informal dapat tercapai, mengingat masih rendahnya angka peserta nonformal saat ini dibandingkan sektor formal.
(dmd)
Lihat Juga :
