BUMN Melantai di Bursa Tak Berarti Milik Asing
Selasa, 16 Februari 2016 - 11:12 WIB
BUMN Melantai di Bursa Tak Berarti Milik Asing
A
A
A
JAKARTA - Sekitar 20 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tercatat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagian sahamnya telah dimiliki publik termasuk di beli perusahaan asing, namun bukan berarti perusahaan milik negara yang melantai di BEI menjadi milik asing.
"Walaupaun sebagian saham BUMN melantai di bursa, dimiliki publik termasuk asing, pemerintah tetap memiliki kemampuan untuk menentukan pengelolaan atas kebijakan BUMN. Kalau kepemilikan saham pemerintah mayoritas itu sudah kewajiban karena aturannya memang begitu," ujar Kepala Bidang Komunikasi Publik Kementerian BUMN Teddy Purnama di Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Menurutnya, meski BUMN melantai di BEI pemerintah masih menguasai mayoritas saham di seluruh BUMN yang sudah melantai di bursa lewat initial public offering (IPO). Dia juga memastikan pemerintah tetap dapat membatasi jumlah saham yang dibeli oleh perusahaan asing.
"Kita batasi investor asing yang ingin beli saham BUMN, jadi kita bisa menutup peran dari luar. Jadi tidak mentang-mentang ditawarkan ke bursa, terus semua orang bisa membelinya," ungkap dia.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang diambil BUMN, bahkan tetap bisa memberikan tugas kepada BUMN untuk mengerjakan sesuatu yang tujuannya untuk masyarakat, seperti membangun infrastruktur.
"Yang penting, pemerintah pemegang saham dominan, dan kemudian yang beli bukan cuma asing, masyarakat kita juga bisa, kan saham itu tidak cuma beli, terus dikantongi saja, bisa saja setiap saat dijual dan di beli lagi," terangnya.
Sementara, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Franky Welirang mengatakan, saat ini pemerintah harus mendorong agar makin banyak BUMN yang melantai di bursa saham.
"Dengan melantai di bursa saham, akan membuat BUMN tersebut semakin terbuka atau transparan, masyarakat bisa ikut mengawasi kinerjanya, bahkan bisa menghindarkan BUMN menjadi sapi perah oleh pihak lain," kata Franky.
Berdasarkan data AEI, berikut persentase penguasaan saham publik di beberapa BUMN yang telah melantai di BEI. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) saham publiknya 38,59%, PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) sebanyak 38,22%, PT Telkomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) sebesar 38,35%.
Kemudian, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) saham publiknya sebesar 35,26%, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) 31,88%, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar 29,15%, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) 25,49%, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) sebesar 14,51%, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) 13,76%, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar 11,14%, dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) saham publiknya sebesar 10,40%.
Baca: Pemerintah Ingin Makin Banyak BUMN Melantai di BEI
"Walaupaun sebagian saham BUMN melantai di bursa, dimiliki publik termasuk asing, pemerintah tetap memiliki kemampuan untuk menentukan pengelolaan atas kebijakan BUMN. Kalau kepemilikan saham pemerintah mayoritas itu sudah kewajiban karena aturannya memang begitu," ujar Kepala Bidang Komunikasi Publik Kementerian BUMN Teddy Purnama di Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Menurutnya, meski BUMN melantai di BEI pemerintah masih menguasai mayoritas saham di seluruh BUMN yang sudah melantai di bursa lewat initial public offering (IPO). Dia juga memastikan pemerintah tetap dapat membatasi jumlah saham yang dibeli oleh perusahaan asing.
"Kita batasi investor asing yang ingin beli saham BUMN, jadi kita bisa menutup peran dari luar. Jadi tidak mentang-mentang ditawarkan ke bursa, terus semua orang bisa membelinya," ungkap dia.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang diambil BUMN, bahkan tetap bisa memberikan tugas kepada BUMN untuk mengerjakan sesuatu yang tujuannya untuk masyarakat, seperti membangun infrastruktur.
"Yang penting, pemerintah pemegang saham dominan, dan kemudian yang beli bukan cuma asing, masyarakat kita juga bisa, kan saham itu tidak cuma beli, terus dikantongi saja, bisa saja setiap saat dijual dan di beli lagi," terangnya.
Sementara, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Franky Welirang mengatakan, saat ini pemerintah harus mendorong agar makin banyak BUMN yang melantai di bursa saham.
"Dengan melantai di bursa saham, akan membuat BUMN tersebut semakin terbuka atau transparan, masyarakat bisa ikut mengawasi kinerjanya, bahkan bisa menghindarkan BUMN menjadi sapi perah oleh pihak lain," kata Franky.
Berdasarkan data AEI, berikut persentase penguasaan saham publik di beberapa BUMN yang telah melantai di BEI. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) saham publiknya 38,59%, PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) sebanyak 38,22%, PT Telkomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) sebesar 38,35%.
Kemudian, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) saham publiknya sebesar 35,26%, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) 31,88%, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar 29,15%, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) 25,49%, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) sebesar 14,51%, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) 13,76%, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar 11,14%, dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) saham publiknya sebesar 10,40%.
Baca: Pemerintah Ingin Makin Banyak BUMN Melantai di BEI
(izz)
Lihat Juga :
