Di Awal Tahun, Menkeu Beberkan Anggaran RI Defisit Rp70 T
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan dalam pencapaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 sampai 5 Februari, pemerintah telah mengantongi penerimaan negara sebanyak Rp94,9 triliun. Penerimaan tersebut meliputi perpajakan sebesar Rp78,8 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp16,1 triliun.
Jika dilihat dari sisi belanja, telah terealisasi sebesar Rp164,9 triliun dengan meliputi belanja pemerintah pusat Rp64,8 triliun yang terdiri dari belanja Kementerian Lembaga (KL) Rp27,8 triliun dan non KL sebesar Rp37 triliun. Sementara untuk dana transfer daerah diketahui sudah mencapai Rp100,1 triliun. Dalam posisi tersebut, defisit anggaran sudah mencapai Rp70 triliun.
"Penerimaan kita hingga 5 Februari mencapai Rp94,9 Triliun, itu dari pajak dan PNBP. Transfer daerah itu sudah mencapai Rp 100,1 triliun. Ini termasuk besar, karena kami tidak ingin ada keterlambatan lagi dalam proses transfernya," jelasnya di Gedung DPR, Rabu (17/2/2016).
Untuk penerimaan pajak, lanjut dia pajak PPH Migas mencapai Rp2,8 triliun, pajak non migas Rp70,5 triliun dan Bea Cukai Rp5,4 triliun. Dia juga menambahkan untuk pembiayaan lebih dulu disiapkan sejak akhir tahun dengan skema pre funding.
"Untuk pajak dan bea cukai, kami sudah cek ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agak sedikit turun tapi Maret ini akan recover karena sepertinya penerimaan akan membaik, dan bea cukai pembelian pita cukai lebih banyak Maret karena Januari sudah dibeli di akhir tahun kemarin," tandasnya.
Jika dilihat dari sisi belanja, telah terealisasi sebesar Rp164,9 triliun dengan meliputi belanja pemerintah pusat Rp64,8 triliun yang terdiri dari belanja Kementerian Lembaga (KL) Rp27,8 triliun dan non KL sebesar Rp37 triliun. Sementara untuk dana transfer daerah diketahui sudah mencapai Rp100,1 triliun. Dalam posisi tersebut, defisit anggaran sudah mencapai Rp70 triliun.
"Penerimaan kita hingga 5 Februari mencapai Rp94,9 Triliun, itu dari pajak dan PNBP. Transfer daerah itu sudah mencapai Rp 100,1 triliun. Ini termasuk besar, karena kami tidak ingin ada keterlambatan lagi dalam proses transfernya," jelasnya di Gedung DPR, Rabu (17/2/2016).
Untuk penerimaan pajak, lanjut dia pajak PPH Migas mencapai Rp2,8 triliun, pajak non migas Rp70,5 triliun dan Bea Cukai Rp5,4 triliun. Dia juga menambahkan untuk pembiayaan lebih dulu disiapkan sejak akhir tahun dengan skema pre funding.
"Untuk pajak dan bea cukai, kami sudah cek ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agak sedikit turun tapi Maret ini akan recover karena sepertinya penerimaan akan membaik, dan bea cukai pembelian pita cukai lebih banyak Maret karena Januari sudah dibeli di akhir tahun kemarin," tandasnya.
(akr)