BEI: Asing Tidak Bisa Kuasai BUMN IPO

JAKARTA - Sejumlah perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melepas sebagian sahamnya ke publik.

Direktur Penilaian Perusahaan PT BEI Samsul Hidayat menegaskan, meski sebagian saham BUMN yang sudah melakukan initial public offering (IPO) dimiliki publik, termasuk sahamnya dibeli perusahaan asing, pemerintah tetap memiliki kekuasaan penuh terhadap BUMN tersebut.

"IPO tidak sampai mengubah kontrol BUMN ke asing. Karena tetap saja kontrol ada di tangan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Apalagi, kata Samsul, BUMN yang telah melantai di bursa saham kinerjanya terus dipantau tidak hanya oleh BEI tapi juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk masyarakat yang memiliki saham di perusahaan BUMN tersebut, sehingga lebih transparan pengelolaan perusahaannya.

"Dengan adanya tambahan pemegang saham, akan membawa manfaat tambahan berupa profesionalisme pengelolaan BUMN," katanya.

Dengan transparannya pengelolaan perusahaan BUMN yang melantai di bursa saham, hal ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau korupsi BUMN tersebut.

Sementara itu, Mantan Seketaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, keterbukaan kinerja tersebut seharusnya jangan menjadi ketakutan bagi BUMN yang ingin melantai di bursa‎. Keterbukaan, seharusnya menjadi sebuah keuntungan.

"Ya jelas, karena ini kinerjanya diawasi publik, laporan-laporan kinerjanya kan bisa harus dipublikasikan baik di media masa atau website BEI, ini bisa mengantisipasi tindak korupsi juga," kata Said.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro‎ menambahkan, BUMN yang telah melantai di bursa hampir bisa dipastikan kondisi perusahaannya lebih sehat.

"Karyawannya juga lebih profesional, mereka semangat kerjanya bertambah, karena perusahaan dituntut untuk memiliki kinerja lebih baik, agar meyakinkan investor," terangnya.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menambahkan, BUMN yang IPO tentunya memiliki bisnis yang bagus dan sehat. Apalagi juga dimiliki pemerintah.

"Kepercayaan itu besar, apalagi milik pemerintah. Dengan privatisasi juga membantu pasar modal Indonesia. Investor lama senang dan menjaring investor baru, karena bila saham BUMN dilepas ke publik maka investor baru juga ingin masuk," ujar Tito.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat mendorong BUMN melepas saham ke publik setiap tahun. Selain itu, ada juga diberikan insentif kepada BUMN yang ingin melepas sahamnya ke publik.

"Kalau di luar negeri BUMN yang melepas saham ke publik maka ada program khusus untuk dana pensiun dengan diberikan voucher atau diskon," kata dia.

Berdasarkan data Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), beberapa BUMN yang sahamnya dimiliki perusahaan asing di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) saham publiknya 38,59%, PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) sebanyak 38,22%, PT Telkomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) sebesar 38,35%.

Kemudian, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) saham publiknya sebesar 35,26%, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) 31,88%, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar 29,15%, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) 25,49%, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) sebesar 14,51%, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) 13,76%, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar 11,14%, dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) saham publiknya sebesar 10,40%.

Baca Juga:

BUMN Melantai di Bursa Tak Berarti Milik Asing

Pemerintah Ingin Makin Banyak BUMN Melantai di BEI