Kementerian Ini Gunakan Produk Impor Paling Banyak

Selasa, 23 Februari 2016 - 19:13 WIB
Kementerian Ini Gunakan...
Kementerian Ini Gunakan Produk Impor Paling Banyak
A A A
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin membeberkan beberapa kementerian masih sering menggunakan komponen impor antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.

"Misalnya untuk pipa untuk migas. Pipa migas ini kita tahu, misalnya contoh kemarin masih ada pembangunan pipa gas di Gresik, pipanya masih menggunakan produk di luar negeri yaitu dari Korea. Harusnya produk dalam negeri kita sudah mampu membuatnya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

(Baca Juga: Jokowi 'Sentil' Kementerian dan BUMN Gunakan Produk Impor)

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet terbatas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sempat menyindir kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini masih banyak menggunakan produk impor dalam pengadaan barang dan jasanya.

Selain ESDM, Menperin mencontohkan proyek infrastruktur di Kementerian PUPR juga masih banyak menggunakan komponen dari luar negeri. Seperti misalnya penggunaan baja untuk jembatan.

"Kebutuhan pada saat 2014 kemarin itu kebutuhan baja untuk Kementerian PU kira-kira sekitar 1,2 juta ton. Nah ini harusnya bisa diproduksi di dalam negeri. Kalau ini bisa dilakukan tentu industri dalam negeri kita akan tumbuh dan nilai tambah yang akan didapat jauh lebih besar," terang dia.

Kendati demikian, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri ini perlu kesadaran dari masing-masing kementerian dan lembaga untuk menginformasikan rencana pengadaan barang dan kebutuhannya dari jauh-jauh hari. Jika tidak, industri dalam negeri tidak akan bisa memproduksi barang yang dibutuhkan tersebut.

"Jangan sampai pada saat menjelang kebutuhan, baru disampaikan kepada industri. Tidak mungkin industri akan memproduksi kalau misalnya itu dadakan. Sehingga perlu forum lintas kementerian untuk TKDN untuk menginformasikan jauh-jauh hari, atau setahun sebelumnya untuk rencana belanja kepada kami. Dan kami akan menginformasikan kepada industri untuk industri memproduksi kebutuhan dari perancanaan tersebut," tandasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Hore! UMKM Kecipratan...
Hore! UMKM Kecipratan Jatah Pasok Barang dan Jasa ke Pemerintah
Kepala LKPP: Baru 64...
Kepala LKPP: Baru 64 dari 546 Pemda yang Punya Unit Kerja Pengadaan Proaktif
Era Baru Pengadaan Barang...
Era Baru Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Katalog Elektronik V6
IKM Didorong Lebih Optimal...
IKM Didorong Lebih Optimal Terlibat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pemprov Jatim Dorong...
Pemprov Jatim Dorong Percepatan Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa
Soal Pengadaan, Ganjar...
Soal Pengadaan, Ganjar Minta Pemda di Jateng Negosiasi dengan Penyedia Barang dan Jasa
Berita Terkini
Tol Kataraja Siap Beroperasi...
Tol Kataraja Siap Beroperasi Akhir Tahun 2026, Bandara Soetta-PIK 2 Hanya 7 Menit
17 menit yang lalu
Momentum Jakarta Fair,...
Momentum Jakarta Fair, Bapenda DKI Permudah Warga Bayar Pajak Kendaraan
20 menit yang lalu
Menang Undian Tabungan...
Menang Undian Tabungan Dahsyat MNC Bank, Nasabah Manfaatkan untuk Kuliah Anak
29 menit yang lalu
Orang Kaya Diminta Lepas...
Orang Kaya Diminta Lepas Dolar, Dasco Sebut Rupiah Menguat Minggu Depan
1 jam yang lalu
Menhub Dipanggil Menghadap...
Menhub Dipanggil Menghadap Prabowo di Istana, Ada Apa?
2 jam yang lalu
IHSG Ambruk Lagi Sentuh...
IHSG Ambruk Lagi Sentuh Level 5.789 usai Kehilangan 1,91% di Sesi Siang
2 jam yang lalu
Infografis
10 Perguruan Tinggi...
10 Perguruan Tinggi Paling Banyak Sumbang PNS, Kampus Negeri Mendominasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved