Kementerian Ini Gunakan Produk Impor Paling Banyak

Selasa, 23 Februari 2016 - 19:13 WIB
Kementerian Ini Gunakan...
Kementerian Ini Gunakan Produk Impor Paling Banyak
A A A
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin membeberkan beberapa kementerian masih sering menggunakan komponen impor antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.

"Misalnya untuk pipa untuk migas. Pipa migas ini kita tahu, misalnya contoh kemarin masih ada pembangunan pipa gas di Gresik, pipanya masih menggunakan produk di luar negeri yaitu dari Korea. Harusnya produk dalam negeri kita sudah mampu membuatnya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

(Baca Juga: Jokowi 'Sentil' Kementerian dan BUMN Gunakan Produk Impor)

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet terbatas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sempat menyindir kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini masih banyak menggunakan produk impor dalam pengadaan barang dan jasanya.

Selain ESDM, Menperin mencontohkan proyek infrastruktur di Kementerian PUPR juga masih banyak menggunakan komponen dari luar negeri. Seperti misalnya penggunaan baja untuk jembatan.

"Kebutuhan pada saat 2014 kemarin itu kebutuhan baja untuk Kementerian PU kira-kira sekitar 1,2 juta ton. Nah ini harusnya bisa diproduksi di dalam negeri. Kalau ini bisa dilakukan tentu industri dalam negeri kita akan tumbuh dan nilai tambah yang akan didapat jauh lebih besar," terang dia.

Kendati demikian, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri ini perlu kesadaran dari masing-masing kementerian dan lembaga untuk menginformasikan rencana pengadaan barang dan kebutuhannya dari jauh-jauh hari. Jika tidak, industri dalam negeri tidak akan bisa memproduksi barang yang dibutuhkan tersebut.

"Jangan sampai pada saat menjelang kebutuhan, baru disampaikan kepada industri. Tidak mungkin industri akan memproduksi kalau misalnya itu dadakan. Sehingga perlu forum lintas kementerian untuk TKDN untuk menginformasikan jauh-jauh hari, atau setahun sebelumnya untuk rencana belanja kepada kami. Dan kami akan menginformasikan kepada industri untuk industri memproduksi kebutuhan dari perancanaan tersebut," tandasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Hore! UMKM Kecipratan...
Hore! UMKM Kecipratan Jatah Pasok Barang dan Jasa ke Pemerintah
Kepala LKPP: Baru 64...
Kepala LKPP: Baru 64 dari 546 Pemda yang Punya Unit Kerja Pengadaan Proaktif
Era Baru Pengadaan Barang...
Era Baru Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Katalog Elektronik V6
IKM Didorong Lebih Optimal...
IKM Didorong Lebih Optimal Terlibat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pemprov Jatim Dorong...
Pemprov Jatim Dorong Percepatan Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa
Soal Pengadaan, Ganjar...
Soal Pengadaan, Ganjar Minta Pemda di Jateng Negosiasi dengan Penyedia Barang dan Jasa
Berita Terkini
Keruntuhan Dolar AS...
Keruntuhan Dolar AS Bukan Lagi Dongeng, BRICS Ubah dari Khayalan Menjadi Ancaman Nyata
37 menit yang lalu
RI-India Bidik Nilai...
RI-India Bidik Nilai Kerja Sama Ekonomi Tembus Rp445,8 Triliun, dari Infrastruktur hingga SDA
1 jam yang lalu
Genera-Z Berbakti BCA...
Genera-Z Berbakti BCA Siapkan Mahasiswa Implementasikan Solusi bagi Desa Wisata
10 jam yang lalu
Kapal Tanker Kembali...
Kapal Tanker Kembali Diserang di Selat Hormuz, Harga Minyak Langsung Terbang
11 jam yang lalu
Pertamina Evaluasi Insiden...
Pertamina Evaluasi Insiden Mobil Tangki di Cianjur, Pasokan BBM Dipastikan Aman
11 jam yang lalu
Bertemu PM Modi, Prabowo...
Bertemu PM Modi, Prabowo Minta QRIS Segera Bisa Dipakai di India
11 jam yang lalu
Infografis
Ini Alasan Banyak Tentara...
Ini Alasan Banyak Tentara Israel Mulai Kecewa Berperang di Gaza
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved