Kementerian Ini Gunakan Produk Impor Paling Banyak
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin membeberkan beberapa kementerian masih sering menggunakan komponen impor antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.
"Misalnya untuk pipa untuk migas. Pipa migas ini kita tahu, misalnya contoh kemarin masih ada pembangunan pipa gas di Gresik, pipanya masih menggunakan produk di luar negeri yaitu dari Korea. Harusnya produk dalam negeri kita sudah mampu membuatnya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
(Baca Juga: Jokowi 'Sentil' Kementerian dan BUMN Gunakan Produk Impor)
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet terbatas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sempat menyindir kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini masih banyak menggunakan produk impor dalam pengadaan barang dan jasanya.
Selain ESDM, Menperin mencontohkan proyek infrastruktur di Kementerian PUPR juga masih banyak menggunakan komponen dari luar negeri. Seperti misalnya penggunaan baja untuk jembatan.
"Kebutuhan pada saat 2014 kemarin itu kebutuhan baja untuk Kementerian PU kira-kira sekitar 1,2 juta ton. Nah ini harusnya bisa diproduksi di dalam negeri. Kalau ini bisa dilakukan tentu industri dalam negeri kita akan tumbuh dan nilai tambah yang akan didapat jauh lebih besar," terang dia.
Kendati demikian, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri ini perlu kesadaran dari masing-masing kementerian dan lembaga untuk menginformasikan rencana pengadaan barang dan kebutuhannya dari jauh-jauh hari. Jika tidak, industri dalam negeri tidak akan bisa memproduksi barang yang dibutuhkan tersebut.
"Jangan sampai pada saat menjelang kebutuhan, baru disampaikan kepada industri. Tidak mungkin industri akan memproduksi kalau misalnya itu dadakan. Sehingga perlu forum lintas kementerian untuk TKDN untuk menginformasikan jauh-jauh hari, atau setahun sebelumnya untuk rencana belanja kepada kami. Dan kami akan menginformasikan kepada industri untuk industri memproduksi kebutuhan dari perancanaan tersebut," tandasnya.
"Misalnya untuk pipa untuk migas. Pipa migas ini kita tahu, misalnya contoh kemarin masih ada pembangunan pipa gas di Gresik, pipanya masih menggunakan produk di luar negeri yaitu dari Korea. Harusnya produk dalam negeri kita sudah mampu membuatnya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
(Baca Juga: Jokowi 'Sentil' Kementerian dan BUMN Gunakan Produk Impor)
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet terbatas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sempat menyindir kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini masih banyak menggunakan produk impor dalam pengadaan barang dan jasanya.
Selain ESDM, Menperin mencontohkan proyek infrastruktur di Kementerian PUPR juga masih banyak menggunakan komponen dari luar negeri. Seperti misalnya penggunaan baja untuk jembatan.
"Kebutuhan pada saat 2014 kemarin itu kebutuhan baja untuk Kementerian PU kira-kira sekitar 1,2 juta ton. Nah ini harusnya bisa diproduksi di dalam negeri. Kalau ini bisa dilakukan tentu industri dalam negeri kita akan tumbuh dan nilai tambah yang akan didapat jauh lebih besar," terang dia.
Kendati demikian, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri ini perlu kesadaran dari masing-masing kementerian dan lembaga untuk menginformasikan rencana pengadaan barang dan kebutuhannya dari jauh-jauh hari. Jika tidak, industri dalam negeri tidak akan bisa memproduksi barang yang dibutuhkan tersebut.
"Jangan sampai pada saat menjelang kebutuhan, baru disampaikan kepada industri. Tidak mungkin industri akan memproduksi kalau misalnya itu dadakan. Sehingga perlu forum lintas kementerian untuk TKDN untuk menginformasikan jauh-jauh hari, atau setahun sebelumnya untuk rencana belanja kepada kami. Dan kami akan menginformasikan kepada industri untuk industri memproduksi kebutuhan dari perancanaan tersebut," tandasnya.
(akr)