Soal Blok Masela, Istana Ingatkan Tugas Menteri Bantu Presiden

JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo mengingatkan bahwa tugas menteri adalah sebagai pembantu presiden yang melaksanakan kebijakan yang diambil. Hal ini menanggapi kisruh yang kembali terjadi terkait rencana pengembangan kilang di Blok Masela, Maluku Utara.

(Baca Juga: Jokowi Janji Segera Ambil Keputusan Soal Blok Masela)

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada dasarnya telah menekankan dalam rapat kabinet terbatas bahwa menteri boleh berdiskusi dan saling berbeda pendapat hanya di dalam lingkar kabinet.

"Kebetulan saya selalu ikut (rapat kabinet) dan itu luar biasa menurut saya sebagai orang awam yang baru masuk. Bagaimana menteri bisa berdebat mengenai materi. Bagus itu. Oleh presiden justru harus di situ," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Namun, setelah Presiden Jokowi telah memutuskan sebuah kebijakan maka para menteri diminta diam dan tidak membawanya ke ruang publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak menginginkan para pembantunya tersebut membuat 'gaduh' di luar kabinet.

"Presiden seringkali mengingatkan menterinya bahwa menteri pembantu presiden. Kalau mau berbeda pendapat itu di ratas, jangan di ruang publik. Istilah presiden itu jangan membuat gaduh," tutur dia.

(Baca Juga: Rizal Ramli Klaim Pemerintah Pilih Kilang Darat untuk Blok Masela)

Menurutnya, Presiden Jokowi tidak suka jika para pembantunya berbeda pendapat di luar kabinet. Para menteri harus dijelaskan bahwa tugas menteri hanyalah melaksanakan kebijakan presiden.

"Kalau ada menteri yang kemudian berbeda ketika ngomong itu, presiden ya tentu tidak suka ya. Termasuk soal Blok Masela. Menteri ini memaparkan argumennya dengan data-data. Menteri satu lagi juga sama. Nanti tentu keputusan ada di tangan presiden. Menteri itu harus dikasih tahu, menteri itu melaksanakan kebijakan presiden. Menteri itu pembantu presiden," tandasnya.

Pernyataan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi ini merupakan tanggapan atas pernyataan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang mengklaim bahwa pemerintah telah memilih skema pembangunan kilang darat (onshore) untuk Blok Masela. Namun dengan cepat pernyataan tersebut dibantah pihak Istana dengan menekankan pemerintah belum mengambil keputusan soal blok Masela.