Pemerintah Butuh Rp300 Triliun Salurkan Gas ke Seluruh Daerah
Rabu, 24 Februari 2016 - 13:58 WIB
Pemerintah Butuh Rp300 Triliun Salurkan Gas ke Seluruh Daerah
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) butuh dana sekitar USD24,5 miliar atau sekitar Rp300 triliun untuk membangun infrastruktur gas, sehingga penyalurannya bisa merata ke seluruh Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, pemerintah sudah menyiapkan skema virtual pipeline.
Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, dana sebesar itu tidak mungkin diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Virtual pipeline ini akan memasok LNG hingga ke wilayah Indonesia Timur.
"Kita sudah siapkan virtual pipeline LNG ke Indonesia Timur. Biayanya USD24,5 miliar, ini hampir Rp300 triliun, ini kalau gunakan APBN, mission impossible," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/2/2016).
Wirat menjelaskan, pemerintah butuh peran swasta dalam menyukseskan proyek pembangunan infrastruktur tersebut. APBN hanya dipakai sebagai pemicu.
"Sebagian kecil APBN sebagai pemantik. Sementara yang ekonomis dan bagus kita undang swasta, kan nilainya USD24 miliar lebih," kata dia.
Menurutnya, harga gas tidak akan berbeda jauh antar daerah meski disalurkan ke berbagai pulau di Tanah Air. Pemerintah akan menatanya lewat badan penyangga gas nasional.
"Sebagai negara ditata lewat badan penyangga, akan cross subsidi seperti harga premium di Maluku dan Jawa sama. Inilah butuh badan penyangga, kalau ada AKR Corporindo sebagai distributor, kita tata harganya," pungkasnya.
Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, dana sebesar itu tidak mungkin diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Virtual pipeline ini akan memasok LNG hingga ke wilayah Indonesia Timur.
"Kita sudah siapkan virtual pipeline LNG ke Indonesia Timur. Biayanya USD24,5 miliar, ini hampir Rp300 triliun, ini kalau gunakan APBN, mission impossible," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/2/2016).
Wirat menjelaskan, pemerintah butuh peran swasta dalam menyukseskan proyek pembangunan infrastruktur tersebut. APBN hanya dipakai sebagai pemicu.
"Sebagian kecil APBN sebagai pemantik. Sementara yang ekonomis dan bagus kita undang swasta, kan nilainya USD24 miliar lebih," kata dia.
Menurutnya, harga gas tidak akan berbeda jauh antar daerah meski disalurkan ke berbagai pulau di Tanah Air. Pemerintah akan menatanya lewat badan penyangga gas nasional.
"Sebagai negara ditata lewat badan penyangga, akan cross subsidi seperti harga premium di Maluku dan Jawa sama. Inilah butuh badan penyangga, kalau ada AKR Corporindo sebagai distributor, kita tata harganya," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
