Jokowi Tak Mau BUMN Ditunggangi Kepentingan Politik
Jokowi Tak Mau BUMN Ditunggangi Kepentingan Politik
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk merealisasikan pembentukan holding BUMN. Salah satu tujuannya agar BUMN tidak ditunggangi kepentingan politik.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pada dasarnya pembentukan holding BUMN ini dalam rangka menciptakan perusahaan pelat merah yang menjadi lebih sehat dan kuat. Selain itu, juga menghindarkan BUMN dari kepentingan partai politik tertentu.
"Yang jelas menghindarkan BUMN dari praktik yang pernah terjadi, yaitu sangat gampang, sangat rentan untuk ditempeli ataupun vested dari kekuatan parpol atau kekuatan politik tertentu," katanya usai rapat kabinet terbatas (ratas) tentang Holding BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Dalam ratas tersebut, sambung politisi PDI-Perjuangan ini, Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar proses pembentukan holding BUMN dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan efektivitas dari pembentukan holdingnisasi tersebut.
"Ke depan proses pembangunan holding ini dilakukan secara hati-hati, sungguh-sungguh dengan memperhatikan efektivitas, sinergi dan sekaligus juga membuat agar BUMN itu menjadi lebih ramping dan gesit, dan tidak terbebani dari hal-hal yang nonprofesional," tandas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyepakati rencana Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membentuk induk (holding) BUMN. Hal ini semata agar perusahaan pelat merah di Tanah Air tidak hanya jago kandang dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global.
Jokowi ingin mendorong agar BUMN dapat berperan sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional. Selain itu, BUMN juga tidak hanya berpikir mengenai untuk dan rugi semata, melainkan juga multiplier effect lainnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Kita juga ingin BUMN tidak hanya pikir untung rugi, tapi multiplier effect untuk kesejahteraan rakyat. BUMN jangan hanya jago kandang, tapi berani menyerang negara lain," katanya.
Baca Juga:
Sepakat Bentuk Holding, Jokowi Minta BUMN Tak Jago Kandang
Bentuk Holding, Pemerintah Ingin BUMN Tak Bergantung APBN
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pada dasarnya pembentukan holding BUMN ini dalam rangka menciptakan perusahaan pelat merah yang menjadi lebih sehat dan kuat. Selain itu, juga menghindarkan BUMN dari kepentingan partai politik tertentu.
"Yang jelas menghindarkan BUMN dari praktik yang pernah terjadi, yaitu sangat gampang, sangat rentan untuk ditempeli ataupun vested dari kekuatan parpol atau kekuatan politik tertentu," katanya usai rapat kabinet terbatas (ratas) tentang Holding BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Dalam ratas tersebut, sambung politisi PDI-Perjuangan ini, Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar proses pembentukan holding BUMN dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan efektivitas dari pembentukan holdingnisasi tersebut.
"Ke depan proses pembangunan holding ini dilakukan secara hati-hati, sungguh-sungguh dengan memperhatikan efektivitas, sinergi dan sekaligus juga membuat agar BUMN itu menjadi lebih ramping dan gesit, dan tidak terbebani dari hal-hal yang nonprofesional," tandas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyepakati rencana Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membentuk induk (holding) BUMN. Hal ini semata agar perusahaan pelat merah di Tanah Air tidak hanya jago kandang dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global.
Jokowi ingin mendorong agar BUMN dapat berperan sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional. Selain itu, BUMN juga tidak hanya berpikir mengenai untuk dan rugi semata, melainkan juga multiplier effect lainnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Kita juga ingin BUMN tidak hanya pikir untung rugi, tapi multiplier effect untuk kesejahteraan rakyat. BUMN jangan hanya jago kandang, tapi berani menyerang negara lain," katanya.
Baca Juga:
Sepakat Bentuk Holding, Jokowi Minta BUMN Tak Jago Kandang
Bentuk Holding, Pemerintah Ingin BUMN Tak Bergantung APBN
(izz)
Explore More