Industri Kaleng Nasional Butuh Dukungan Pemerintah di MEA

JAKARTA - Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perlu diantisipasi dengan peningkatan daya saing industri. Salah satu yang mengalami ancaman adalah industri kaleng nasional yang memiliki tenaga kerja 15.000 orang.

Pelaku Industri ini mengeluhkan impor produk kaleng dari Thailand dan Filipina yang lebih efisien hingga 20% dibandingkan Indonesia akibat antidumping.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya akan mengkoordinasikan keluhan industri kaleng nasional yang membutuhkan dukungan pemerintah. Menurutnya, tenaga kerja di sektor ini membutuhkan perlindungan.

“Kuncinya daya saing ditingkatkan. Daya saing semua bidang baik makro industri ataupun tenaga kerja. Tenaga kerja lama juga harus ditingkatkan skill-nya sehingga semakin kompetitif. Kami akan perkuat dengan sertifikasi tenaga kerja sehingga mereka semakin memiliki daya tawar tinggi,” ujarnya, dalam diskusi di GP Ansor di Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Senior Advisor Ancol Terang Group dan ex Managing Director Pepsi Indonesia, Sedyana Pradjasentosa mengatakan, pihaknya harus bersaing dengan produk asing secara tidak adil dan mengancam keberlangsungan industri beserta tenaga kerjanya.

“Dengan adanya bea masuk dan antidumping pemerintah membiarkan kami bersaing dengan tangan terikat. Jangan sampai kita diserang produk impor tanpa dukungan yang memadai. Ini sangat berisiko untuk pelaku beserta tenaga kerja yang sangat berpengalaman,” katanya.

Menurut Sedyana, sektor industri nasional pengolahan kaleng sudah terkena beban karena bahan baku yang impor. Sehingga produk kaleng negara lain bisa lebih murah. “Ada perbedaan perlakuan sehingga barang jadi masuk namun kita tetap lebih mahal. Selisihnya bisa 20% dibandingkan produk jadi negara lain,” jelasnya.