Jokowi Minta Izin Usaha Dilebur Jadi Satu Kertas
Selasa, 15 Maret 2016 - 15:07 WIB
Jokowi Minta Izin Usaha Dilebur Jadi Satu Kertas
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan rasa kecewa dan malu lantaran Indonesia masih di posisi paling belakang dalam iklim kemudahan berusaha dan berinvestasi (ease of doing business). Jokowi tak mau lagi hal tersebut terjadi, sehingga dia menginginkan agar sejumlah perizinan dapat dilebur menjadi satu kertas.
Menurutnya, tahun ini saja Indonesia masih berada pada peringkat 109 dari 189 negara yang disurvei dalam rangka kemudahan berusaha di negaranya. Sementara, negara lain seperti Singapura berada pada posisi 1, Malaysia 18, Thailand 49, Brunei Darussalam 84, Vietnam 90, dan Filipina 103.
"‎Untuk itu saya kira perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan, langkah pembenahan menyeluruh dari seluruh aspek perizinan, baik yang berkaitan dengan pendirian bangunan, izin lingkungan, izin gangguan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Mantan orang nomor satu di DKI Jakarta ini menginginkan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bisa dilebur menjadi satu Kertas. Selain itu, Jokowi juga ingin agar izin lingkungan dan izin gangguan yang dikeluarkan pemerintah daerah (pemda) dapat diharmonisasi.
"Semangat harmonisasi ini, kita ingin agar semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi jelas dan terintegrasi dengan baik. Saya juga minta dilakukan harmonisasi peraturan perizinan terutama izin lingkungan di kawasan industri," imbuh dia.
Mantan wali kota Solo ini menekankan, harmonisasi perizinan bukan berarti dia ingin meniadakan fungsi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, hanya agar fungsi tersebut dijalankan lebih efektif dan efisien.
"Ini juga penting sekali, harmonisasi perizinan bukan berarti meniadakan fungsi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi memastikan bahwa fungsi itu dijalankan lebih baik, lebih efisien, lebih efektif. Sehingga tidak terjadi kendala berusaha dan berinvestasi," tandasnya.
Menurutnya, tahun ini saja Indonesia masih berada pada peringkat 109 dari 189 negara yang disurvei dalam rangka kemudahan berusaha di negaranya. Sementara, negara lain seperti Singapura berada pada posisi 1, Malaysia 18, Thailand 49, Brunei Darussalam 84, Vietnam 90, dan Filipina 103.
"‎Untuk itu saya kira perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan, langkah pembenahan menyeluruh dari seluruh aspek perizinan, baik yang berkaitan dengan pendirian bangunan, izin lingkungan, izin gangguan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Mantan orang nomor satu di DKI Jakarta ini menginginkan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bisa dilebur menjadi satu Kertas. Selain itu, Jokowi juga ingin agar izin lingkungan dan izin gangguan yang dikeluarkan pemerintah daerah (pemda) dapat diharmonisasi.
"Semangat harmonisasi ini, kita ingin agar semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi jelas dan terintegrasi dengan baik. Saya juga minta dilakukan harmonisasi peraturan perizinan terutama izin lingkungan di kawasan industri," imbuh dia.
Mantan wali kota Solo ini menekankan, harmonisasi perizinan bukan berarti dia ingin meniadakan fungsi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, hanya agar fungsi tersebut dijalankan lebih efektif dan efisien.
"Ini juga penting sekali, harmonisasi perizinan bukan berarti meniadakan fungsi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi memastikan bahwa fungsi itu dijalankan lebih baik, lebih efisien, lebih efektif. Sehingga tidak terjadi kendala berusaha dan berinvestasi," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
