Rampingkan Anggaran, JK Larang Kementerian Lakukan Ini
Selasa, 22 Maret 2016 - 20:09 WIB
Rampingkan Anggaran, JK Larang Kementerian Lakukan Ini
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk tidak membangun gedung baru yang manfaatnya kurang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini seiring dengan langkah pemerintah untuk merampingkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.
(Baca Juga: Ekonomi Dunia Anjlok, JK Pastikan Penerimaan Negara Meleset)
Dia mengatakan, jika kementerian dan lembaga membangun gedung baru maka akan merembet untuk keperluan lain seperti penambahan daya listrik, inventaris kantor, hingga penambahan pegawai honorer. Kondisi tersebut tentu akan membengkakkan anggaran yang telah dicanangkan pemerintah.
"Begitu tambah gedung berarti tambah AC, tambah listrik, tambah service, tambah lampu, tambah satpam, apapun, tambah meja. Karena masih banyak kosong, tambah lagi pegawai honorer supaya kelihatan penuh. Tidak wajar beli komputer 10 tambah pegawai 20. Jadi ini bahaya. Mutlak itu tidak boleh," katanya di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (22/3/2016).
(Baca Juga: JK Sindir Kementerian Gemar Hamburkan Anggaran Negara)
Kendati demikian, JK memberikan catatan bahwa penambahan jumlah pegawai di kementerian atau lembaga diperbolehkan hanya untuk profesi guru, dokter, penyuluh pertanian, dan penyuluh kesehatan. "Kalau tenaga administratif tentu tidak perlu. Karena dengan teknologi bisa mengurangi administratif. Dulu ada bagian arsip, sekarang kan semua diarsipkan oleh Microsoft," imbuh dia.
(Baca Juga: JK: Anggaran Besar Tak Jamin Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi)
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, meskipun pembangunan gedung akan bermanfaat untuk mengurangi tingkat pengangguran di Tanah Air, namun hal tersebut tidak akan berdampak untuk memperlancar ekonomi di Indonesia. Lebih baik, sambung mantan Wapres era Presiden SBY ini, anggaran pembangunan gedung digeser untuk membangun infrastruktur prioritas seperti pembangunan jalan.
"Bikin jalan, rakyat bisa kerja, aspal bisa jalan, macam-macam. Tapi setelah itu juga ekonomi lancar. Kalau bikin kantor, memang butuh tenaga kerja tapi tidak menambah jalannya ekonomi. Malah mengurangi. Inilah yang harus membedakan kita semua bagaimana itu harus efektifnya," tandasnya.
(Baca Juga: Ekonomi Dunia Anjlok, JK Pastikan Penerimaan Negara Meleset)
Dia mengatakan, jika kementerian dan lembaga membangun gedung baru maka akan merembet untuk keperluan lain seperti penambahan daya listrik, inventaris kantor, hingga penambahan pegawai honorer. Kondisi tersebut tentu akan membengkakkan anggaran yang telah dicanangkan pemerintah.
"Begitu tambah gedung berarti tambah AC, tambah listrik, tambah service, tambah lampu, tambah satpam, apapun, tambah meja. Karena masih banyak kosong, tambah lagi pegawai honorer supaya kelihatan penuh. Tidak wajar beli komputer 10 tambah pegawai 20. Jadi ini bahaya. Mutlak itu tidak boleh," katanya di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (22/3/2016).
(Baca Juga: JK Sindir Kementerian Gemar Hamburkan Anggaran Negara)
Kendati demikian, JK memberikan catatan bahwa penambahan jumlah pegawai di kementerian atau lembaga diperbolehkan hanya untuk profesi guru, dokter, penyuluh pertanian, dan penyuluh kesehatan. "Kalau tenaga administratif tentu tidak perlu. Karena dengan teknologi bisa mengurangi administratif. Dulu ada bagian arsip, sekarang kan semua diarsipkan oleh Microsoft," imbuh dia.
(Baca Juga: JK: Anggaran Besar Tak Jamin Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi)
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, meskipun pembangunan gedung akan bermanfaat untuk mengurangi tingkat pengangguran di Tanah Air, namun hal tersebut tidak akan berdampak untuk memperlancar ekonomi di Indonesia. Lebih baik, sambung mantan Wapres era Presiden SBY ini, anggaran pembangunan gedung digeser untuk membangun infrastruktur prioritas seperti pembangunan jalan.
"Bikin jalan, rakyat bisa kerja, aspal bisa jalan, macam-macam. Tapi setelah itu juga ekonomi lancar. Kalau bikin kantor, memang butuh tenaga kerja tapi tidak menambah jalannya ekonomi. Malah mengurangi. Inilah yang harus membedakan kita semua bagaimana itu harus efektifnya," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
