Dorong Budaya Taat Pajak, Bapenda DKI Jakarta Beri Apresiasi Wajib Pajak PKB Teladan

Selasa, 07 Juli 2026 - 16:15 WIB
loading...
Dorong Budaya Taat Pajak,...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat memenuhi kewajiban perpajakan. FOTO/dok.SindoNews
A A A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta bersama PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta, apresiasi tersebut diwujudkan dalam kegiatan Apresiasi Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Teladan Tahun 2026.

"Kegiatan ini menjadi bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang secara konsisten menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny dalam pernyataannya, dikutip pada Selasa (7/7/2026).

Baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan Bisa di PRJ 2026, Denda Dihapus hingga 31 Agustus

Acara ini diselenggarakan di Hall C1 Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangkaian Jakarta Fair Kemayoran 2026. Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran Bapenda DKI Jakarta, PT Jasa Raharja, perwakilan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, serta para wajib pajak terpilih dari lima wilayah administrasi DKI Jakarta.

Berbeda dari program undian berhadiah, apresiasi ini diberikan murni berdasarkan rekam jejak kepatuhan wajib pajak. Seluruh penerima penghargaan dipilih melalui proses seleksi yang objektif dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kriteria utama yang digunakan adalah wajib pajak yang tidak pernah menunggak PKB selama tiga tahun terakhir, serta secara konsisten melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pada setiap periode pajak.

"Melalui program ini, Bapenda DKI Jakarta ingin membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan, sekaligus memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya," tutur Morris Danny.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
1.500 Buruh Bakal Geruduk...
1.500 Buruh Bakal Geruduk Kemenkeu Desak Penghapusan Pajak JHT, Ini 4 Tuntutan Utama
Said Iqbal Minta Pajak...
Said Iqbal Minta Pajak JHT Dihapus bagi Seluruh Penerima
Perkuat Kontribusi ke...
Perkuat Kontribusi ke Pembangunan Sultra, Setoran Pajak CNI Paling Besar
Sah, 4 Marketplace Ini...
Sah, 4 Marketplace Ini Resmi Pungut Pajak PPh 22
Tarik Dana JHT BPJS...
Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara
Pertamina Cetak Laba...
Pertamina Cetak Laba Bersih Rp55,2 Triliun di 2025, Setor ke Negara Rp360 Triliun
PP 20 Tahun 2026: Langkah...
PP 20 Tahun 2026: Langkah Besar Menuju Keadilan Pajak bagi UMKM Orang Pribadi
Raja Charles Inggris...
Raja Charles Inggris Akan Ungkap Tagihan Pajak Pribadinya, Berapa Besar?
Data NIK Jadi Penentu,...
Data NIK Jadi Penentu, Warga Diimbau Cek Syarat Pembebasan PBB-P2
Rekomendasi
Polri Bakal Periksa...
Polri Bakal Periksa Kementerian ESDM Terkait Korupsi Pengadaan Batu Bara PLTU
Urgensi Cadangan Beras...
Urgensi Cadangan Beras Pemerintah Multikualitas
Indonesia-India Sepakati...
Indonesia-India Sepakati 15 Kerja Sama, Restorasi Candi Prambanan hingga Rudal BrahMos
Berita Terkini
Indonesia Negara Kaya...
Indonesia Negara Kaya Batu Bara, Mengapa Justru Impor dari AS?
Pengusaha Buka Suara...
Pengusaha Buka Suara soal Pabrik Otomotif Jepang Kabur dari RI ke Vietnam
Harga Emas Dunia Mendadak...
Harga Emas Dunia Mendadak Ambles Hari Ini! Investor Ramai-ramai Putar Haluan
Menilik Strategi Eksportir...
Menilik Strategi Eksportir Kelapa Bulat Bertahan di Tengah Ketatnya Pasar Global
1.500 Buruh Bakal Geruduk...
1.500 Buruh Bakal Geruduk Kemenkeu Desak Penghapusan Pajak JHT, Ini 4 Tuntutan Utama
SYAFIF 2026 di Banjarmasin,...
SYAFIF 2026 di Banjarmasin, Prudential Syariah Gencarkan Literasi Keuangan
Infografis
Keringanan PBB-P2 DKI...
Keringanan PBB-P2 DKI Jakarta 2026 Berlaku Bertahap
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved