Pengusaha Sebut Pemerintah Lebay Incar Pajak dari Kartu Kredit

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jangan terlalu berlebihan atau jangan lebay ‎mengejar penerimaan dari perpajakan, dengan membidik para pemilik kartu kredit untuk potensi pajak. Pemerintah bahkan diminta untuk berpikir terlebih dahulu sebelum menggulirkan kebijakan tersebut.

(Baca Juga: Kejar Pajak dari Kartu Kredit, Menkeu Pastikan Akses Semua Limit)

Ketua Umum ‎Hipmi, Bahlil Lahadalia mengatakan pada dasarnya dirinya tidak keberatan jika pemerintah membidik target-target baru untuk potensi penerimaan pajak. Namun, jangan sampai agresivitas pemerintah tersebut justru menyulitkan masyarakat.

"‎Sebenarnya tidak apa-apa, asal jangan lebay saja. Harusnya kita berfikir, setiap warga negara berkewajiban menyelesaikan pajak, tapi jangan belum-belum orang menjalankan usahanya, tiba-tiba dipajakin," katanya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (2/4/2016).

(Baca Juga: Pemerintah Diminta Hati-hati Kejar Pajak dari Kartu Kredit)

Apalagi, Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kemenkeu juga membidik pajak dari para mahasiswa yang notabenenya belum memiliki penghasilan apapun. Para mahasiswa tersebut akan langsung diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat mereka akan lulus dari perguruan tinggi.

"‎Mahasiswa ini sudah mau dipajakin. Biaya kuliah aja belum mampu bayar, gimana mau bayar pajak. Sama dengan kartu kredit. Saya fikir sebagai warga negara harus taat bayar pajak, selama itu masih dalam keadaan normal dan sesuai aturan," tandasnya.