Istana Sebut WNI Dalam Panama Papers Lebih Banyak

JAKARTA - Pemerintah menilai terungkapnya dokumen bertajuk ‘Panama Papers’, membuat banyak negara kebakaran jenggot. Pasalnya, dokumen itu mengungkap kejahatan keuangan yang diduga melibatkan sejumlah pengusaha dan politisi terkemuka dunia.

“Karena (Panama Papers) ada Perdana Menteri mengundurkan diri. Ada juga negara yang panik, terutama di negara tertentu,” kata Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung di kantornya, Rabu (6/4/2016).

Sebagai informasi, terkuaknya dokumen Panama Papers membuat Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson mengundurkan diri.

Bagi pemerintah Indonesia, munculnya dokumen Panama Papers dianggap suatu hal positif. Saat bersamaan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sedang mendorong kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

“Data (Panama Papers) kami validasi, apalagi kami akan mengeluarkan tax amnesty. Sehingga jadi klop,” ujar politikus PDIP ini.

Pram menyebut bila dalam Panama Pares hanya disebutkan ‘segelintir’ warga negara Indonesia, pemerintah mengklaim memiliki data yang lebih lengkap dari Panama Papers.

“Kalau di pemerintah ada nama daftar orang, transfer uang ke mana, kapan dilakukan, dan siapa melakukan. Kita sudah punya,” tandasnya.

Pria yang akrab disap Pram menyebutkan, jika dalam Panama Papers hanya disebutkan daftar nama sejumlah warga negara Indonesia, pemerintah mengklaim memiliki data yang lebih lengkap dari Panama Papers.

Untuk diketahui, Panama Papers adalah nama dokumen yang dibocorkan koalisi media internasional pada Minggu (3/4/2016) kemarin.

Dokumen itu meliputi data transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global dan data detil perjanjian keuangan tersembunyi para pengemplang pajak, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, bintang olahraga, dan lainnya.

Terdapat 2.961 nama individu ataupun perusahaan yang muncul, saat kata kunci "Indonesia" dimasukkan. Selain itu, pada laman yang sama pun muncul 2.400 alamat di Indonesia yang terdata dalam kolom "Listed Addresses".