Menkeu Akui Peran Pasar Keuangan RI Kalah dari Negara ASEAN
Jum'at, 08 April 2016 - 11:36 WIB
Menkeu Akui Peran Pasar Keuangan RI Kalah dari Negara ASEAN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui, saat ini peran pasar keuangan Indonesia belum optimal. Buktinya, dari beberapa komponen fiskal dan makro yang masih kalah dengan negara lain di ASEAN.
"Kita bisa lihat dana deposito kita itu masih rendah 40,7% dari product domestic bruto (PDB), jauh dari Singapura yang sebesar 137% depositonya terhadap PDB, Malaysia 94% dan Filipina 55%," kata Bambang di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/4/2016).
Jumlah nilai transaksi di pasar modal juga mengalami hal sama. Jika dibanding PDB, besar pasar saham Indonesia hanya 45,2%, Thailand 104%, dan Malaysia 156%. "Angka itu kita bisa lihat keberadaan pasar keuangan yang dalam, aktif, likuid, dan efisien. Ini faktor penting meningkatkan ketersediaan dana bagi pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, berkesinambungan, dan inklusif," jelas Bambang.
Atas dasar itu, bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah sepakat perlu upaya sinergi dalam menyusun strategi nasional yang komprehensif untuk pengembangan dan pendalaman pasar modal. Pemikiran ini jadi dasar penandatanganan MoU.
"Kami menyadari masih banyak upaya inisiatif yang dilakukan dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Upaya itu akan lebih efektif dan terarah dengan adanya mekanisme koordinasi yang jelas sebagaimana tertuang dalam MoU ini," pungkasnya.
"Kita bisa lihat dana deposito kita itu masih rendah 40,7% dari product domestic bruto (PDB), jauh dari Singapura yang sebesar 137% depositonya terhadap PDB, Malaysia 94% dan Filipina 55%," kata Bambang di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/4/2016).
Jumlah nilai transaksi di pasar modal juga mengalami hal sama. Jika dibanding PDB, besar pasar saham Indonesia hanya 45,2%, Thailand 104%, dan Malaysia 156%. "Angka itu kita bisa lihat keberadaan pasar keuangan yang dalam, aktif, likuid, dan efisien. Ini faktor penting meningkatkan ketersediaan dana bagi pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, berkesinambungan, dan inklusif," jelas Bambang.
Atas dasar itu, bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah sepakat perlu upaya sinergi dalam menyusun strategi nasional yang komprehensif untuk pengembangan dan pendalaman pasar modal. Pemikiran ini jadi dasar penandatanganan MoU.
"Kami menyadari masih banyak upaya inisiatif yang dilakukan dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Upaya itu akan lebih efektif dan terarah dengan adanya mekanisme koordinasi yang jelas sebagaimana tertuang dalam MoU ini," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
