Kemenkeu Setujui Rp1 Triliun Anggaran Tahap I Pilkada Serentak
loading...
Kemenkeu menyetujui pemberian anggaran tahap I untuk Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp 1 triliun. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menghitung besaran anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan menyetujui pemberian anggaran tahap I untuk Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp 1 triliun. Anggaran selanjutnya akan diberikan secara bertahap.
"Kami dalam posisi pertama mendapatkan hitungan atau permintaan dari KPU sebesar Rp4,77 triliun. Ini surat tertanggal 9 Juni, jadi baru semalam kami terima dan langsung kita lakukan rapat di intern Kemenkeu maupun dengan Kemendagri. Dari Rp4,77 triliun itu dibagi tiga tahapan, yaitu Rp1,02 triliun, Rp3,29 triliun, dan Rp0,46 triliun," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (11/6/2020).
Dia mengatakan, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memastikan proses pelaksanaan Pilkada berjalan lancar. Adapun untuk tahapan awal yang direncanakan berlangsung pada 15 Juni. "Jangan sampai tidak ada keputusan (akhir), karena tahapan awal yang meleset, jadi agar berjalan lancar dan baik untuk pilkada," katanya.
Mantan anggota Bank Dunia ini menegaskan, penambahan anggaran telah memasukkan kriteria pelaksanaan Pilkada yang tetap mengutamakan protokol pencegahan Covid-19. "Kebijakan ini juga sudah ditetapkan berdasarkan pembicaraan awal bersama pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," tukasnya.
"Kami dalam posisi pertama mendapatkan hitungan atau permintaan dari KPU sebesar Rp4,77 triliun. Ini surat tertanggal 9 Juni, jadi baru semalam kami terima dan langsung kita lakukan rapat di intern Kemenkeu maupun dengan Kemendagri. Dari Rp4,77 triliun itu dibagi tiga tahapan, yaitu Rp1,02 triliun, Rp3,29 triliun, dan Rp0,46 triliun," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (11/6/2020).
Dia mengatakan, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memastikan proses pelaksanaan Pilkada berjalan lancar. Adapun untuk tahapan awal yang direncanakan berlangsung pada 15 Juni. "Jangan sampai tidak ada keputusan (akhir), karena tahapan awal yang meleset, jadi agar berjalan lancar dan baik untuk pilkada," katanya.
Mantan anggota Bank Dunia ini menegaskan, penambahan anggaran telah memasukkan kriteria pelaksanaan Pilkada yang tetap mengutamakan protokol pencegahan Covid-19. "Kebijakan ini juga sudah ditetapkan berdasarkan pembicaraan awal bersama pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," tukasnya.
(ind)
Explore More