Dekan UGM Desak Pemerintah Percepat RUU Tax Amnesty
Sabtu, 09 April 2016 - 13:33 WIB
Dekan UGM Desak Pemerintah Percepat RUU Tax Amnesty
A
A
A
JAKARTA - Heboh dokumen Panama Papers, menurut Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM), Erwin Agus Purwanto karena perusahaan atau individu yang memindahkan dananya tidak ingin pendapatannya berkurang. Dan praktik memindahkan dananya dari Indonesia ke negara bebas pajak (tax haven country) bukan hal tabu dalam dunia bisnis.
"Di dunia bisnis, kegiatan pemindahan dana ke negara dengan pajak 0% bukan hal yang mengejutkan. Sebab, banyak pengusaha ingin agar pendapatannya tidak berkurang," ujarnya di Jakarta, Sabtu (9/4/2016).
Karena itu, Erwin menyarankan pemerintah harus mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty), yang saat ini pembahasannya masih tertahan di Dewan Perwakilan Rakyat, supaya para pengusaha tidak melarikan dana ke luar negeri.
"Para pengusaha membutuhkan karakter bisnis yang cepat dan murah tapi pemerintah tidak mengarah ke sana. Ini yang membuat pengusaha lari. Makanya pemerintah harus buat kebijakan supaya mereka tidak lari. Salah satunya tax amnesty," tandasnya.
Polemik dana orang Indonesia di luar negeri terungkap melalui bocornya data Panama Papers dari firma hukum internasional Mossack Fonseca, yang dihasilkan oleh kerja kolaborasi jurnalis lintas negara.
Perusahaan konsultasi pemindahan dana legal terbesar keempat sedunia itu, terbukti kerap membantu pengemplang pajak serta praktik pencucian uang para tokoh dunia.
"Di dunia bisnis, kegiatan pemindahan dana ke negara dengan pajak 0% bukan hal yang mengejutkan. Sebab, banyak pengusaha ingin agar pendapatannya tidak berkurang," ujarnya di Jakarta, Sabtu (9/4/2016).
Karena itu, Erwin menyarankan pemerintah harus mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty), yang saat ini pembahasannya masih tertahan di Dewan Perwakilan Rakyat, supaya para pengusaha tidak melarikan dana ke luar negeri.
"Para pengusaha membutuhkan karakter bisnis yang cepat dan murah tapi pemerintah tidak mengarah ke sana. Ini yang membuat pengusaha lari. Makanya pemerintah harus buat kebijakan supaya mereka tidak lari. Salah satunya tax amnesty," tandasnya.
Polemik dana orang Indonesia di luar negeri terungkap melalui bocornya data Panama Papers dari firma hukum internasional Mossack Fonseca, yang dihasilkan oleh kerja kolaborasi jurnalis lintas negara.
Perusahaan konsultasi pemindahan dana legal terbesar keempat sedunia itu, terbukti kerap membantu pengemplang pajak serta praktik pencucian uang para tokoh dunia.
(ven)
Lihat Juga :
