BI Dukung Sinergi Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melalui program pengendalian inflasi "Sinergi Hulu Hilir Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital" mendukung Program Ekonomi Kerakyatan yang diluncurkan pemerintah.

Program Sinergi Hulu Hilir Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital khususnya kepada Kelompok Tani Bawang Merah tersebut menjadi tema Bank Indonesia dalam kegiatan "Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat" yang diresmikan Presiden Joko Widodo (JOkowi) hari ini di Sub Terminal Agropolitan, Larangan, Brebes.

Program Ekonomi Kerakyatan yang diresmikan hari ini merupakan kolaborasi antara BI, Kemenko Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Negara dan Kementeriaan terkait serta BUMN, dan swasta.

"Dalam rangka pelaksanaan tugas BI menjaga stabilitas harga, BI memiliki progam pengendalian inflasi melalui pengembangan komoditas pangan yang berkontribusi pada inflasi atau disebut volatile foods," kata Departemen Komunikasi Direktur Eksekutif BI Tirta Segara, Senin (11/4/2016).

Pengembangan komoditas dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir mulai dari penyediaan benih dan pupuk sampai akses pemasaran hasil panen dengan pengkayaan berupa penyediaan informasi harga serta digitalisasi dan elektronifikasi untuk transaksi pada setiap tahapan transaksi.

Pengembangan komoditas oleh kelompok petani yang menjadi binaan BI dilakukan berdasarkan teknik pengembangan yang telah terstandarisasi. Untuk itu, dalam acara Ekonomi Untuk rakyat tersebut, BI menampilkan program dan kegiatan yang diinisiasi dan dikembangkan BI untuk dapat diterapkan secara lebih luas.

Pertama, Introduksi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan Peluncuran aplikasi berbasis andorid untuk memantau pergerakan harga dan produksi komoditas, atau Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (SiHaTi) untuk Provinsi Jawa Tengah.

"PIHPS adalah sistem informasi yang mendiseminasikan harga pangan strategis kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara produsen dan konsumen serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi di daerah," paparnya.

PIHPS secara nasional berhasil mengintegrasikan data dari 32 provinsi, 127 kabupaten/kota dan 312 pasar dari seluruh Indonesia. Kedua, Pengenalan Training Center Budidaya Bawang di Brebes.

Training Center ini untuk membuka peluang seluas-luasnya kepada stakeholders dari seluruh penjuru tanah air untuk dapat mempelajari budidaya bawang merah dengan dukungan teknologi terkini.

Ketiga, Perluasan akses keuangan melalui Layanan Keuangan Digital (LKD) atau elektronifikasi, dan Pengenalan transaksi elektronis kepada petani. Menurutnya, transaksi elektronis melalui agen LKD merupakan inovasi untuk mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat termasuk petani hingga ke pelosok wilayah.

LKD memfasilitasi penyelenggara untuk memberikan layanan keuangan masyarakat melalui penggunaan teknologi dan jasa pihak ketiga yang disebut agen LKD. Dalam rangka pengembangan ekosistem nontunai, BI mendorong penggunaan LKD untuk memfasilitasi petani bertransaksi secara nontunai untuk aktivitas usaha komoditas strategis di antaranya bawang merah.

Pasalnya, dengan LKD, transaksi pembelian bibit, pupuk, dan pembayaran tenaga kerja penanaman bawang dapat dilakukan secara nontunai. "Transaksi nontunai akan menjamin keamanan dan efisiensi transaksi petani. Di samping itu, petani bawang juga dapat dilibatkan sebagai agen LKD," ujarnya.

Keempat, penyerahan bantuan benih bawang putih lokal kepada kelompok tani binaan BI. Hal ini sebagai salah satu upaya BI mengurangi ketergantungan terhadap impor bawang putih dan ingin mengembalikan masa kejayaan bawang putih di tanah air melalui pengembangan UMKM komoditas bawang putih.

Program pengembangan klaster bawang putih tersebut selain diharapkan dapat menekan inflasi melalui peningkatan produksi juga dapat berperan mengurangi impor komoditas pangan.

Ke depannya, program Sinergi Hulu Hilir Berbasis Digital ini akan direplikasi ke dalam komoditas lainnya, sehingga manfaat dari pengembangan UMKM oleh BI dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan mampu mendukung pengendalian inflasi serta kestabilan harga komoditas.